SURABAYA - Pos penyekatan di Jembatan Suramadu sisi Surabaya kembali diserang, Kamis (22/6) dini hari. Ratusan pengendara yang melaju dari arah Madura langsung menuju ke bagian samping sisi Jembatan Suramadu dan merusak pagar.
Massa yang anarkis kemudian bergerak ke belakang pos. Beberapa oknum melempar batu ke arah pos. Hingga akhirnya petugas kepolisian, TNI, Satpol PP, dan petugas yang berjaga langsung membubarkan mereka.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis Setyaningrum menembenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut dia, anggota sudah siap siaga 24 jam di lokasi penyekatan di sisi jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Bangkalan, Madura, tersebut.
Saat itu petugas bersiaga di pos penyekatan seperti biasa. Nah, sekitar pukul 04.30 ratusan pengendara motor dari arah Madura melintas di Jembatan Suramadu dan menuju ke samping jembatan. “Mereka merusak pagar dan melintas di jalan belakang pos, “ kata Ganis kemarin (22/6).
Rombongan itu melakukan aksi bleyer-bleyer motor, membuat kebisingan, kemudian beberapa oknum melempari nakes dan petugas yang ada di dalam tenda dengan batu. Petugas sempat meminta massa untuk berhenti mengintimidasi. Namun, mereka malah terus melakukan lemparan batu ke arah petugas. “Penjagaan sudah kami pertebal namun tetap saja ada kejadian ini,” kata Ganis.
Dalam video yang beredar di media sosial (medsos), selain suara bleyer motor juga ada suara tembakan. Ternyata suara itu tembakan peringatan petugas yang mengetahui massa semakin tak terkendali. “Mereka menolak untuk diswab. Tembakan gas air mata diarahkan ke sungai untuk peringatan sehingga massa akhirnya membubarkan diri,” terang Ganis.
Ia mengatakan, saat ini pos penyekatan tetap ada hingga ada peraturan baru. Ia berharap masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk menekan persebaran Covid-19. “Kami mohon pengertian masyarakat. Ini untuk kita semua agar aman dari Covid-19,” tutur Ganis.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni berpendapat, penyekatan Jembatan Suramadu sebaiknya diambil alih oleh Pemprov Jatim dan pemerintah pusat. Bukan dibebankan kepada Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan. “Karena dibebankan pada Pemkot Surabaya tentu membebani keuangan kita,” katanya.
Menurut dia, lebih baik anggaran untuk penyekatan dialihkan kepada warga Surabaya sehingga tracing warga yang positif Covid-19 lebih maksimal. Pos penyekatan pun seharusnya melibatkan Pemkot Surabaya, Pemkab Bangkalan, Pemprov Jatim, dan Pemerintah Pusat. “Jadi, tidak ada hubungannya dengan diskriminasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW Ikatan Keluarga Madura (Ikama) Jatim Buchori Imron mengatakan, pemeriksaan penyekatan di Suramadu merupakan upaya preventif untuk melindungi warga dari virus corona.
Namun, dirinya meminta Forkopimda Jatim dan Satgas Covid-19 untuk melakukan tracing kepada wilayah yang terdampak saja di Madura. “Seharusnya dilakukan tracing hanya di wilayah zona merah di Madura,” tegas anggota Komisi C tersebut. (gun/rmt/rek)
Editor : Administrator