SURABAYA-Tingkat pengangguran saat awal masa pandemi Covid-19 pada medio Maret hingga April lalu meningkat. Apalagi dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan berturut-turut di Surabaya menyebabkan perusahaan, pabrik hingga toko banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.
Namun saat ini, tren perusahan yang melakukan PHK sudah menurun. Bahkan trennya semakin membaik sejak September ini. "Saat ini (September) ada 28 orang yang di-PHK, berbeda saat di awal masa pandemi lalu yang mencapai 497 orang di-PHK," kata Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, Achmad Zaini, Selasa (22/9).
Dia menjelaskan, laporan adanya PHK tersebut berdasarkan dari serikat pekerja, pekerja, perusahaan, hingga pihaknya yang turun langsung mendata jumlah pekerja yang terkena PHK. Laporan PHK yang masuk ke disnaker itu langsung disampaikan ke dinas sosial (dinsos) untuk pemberian bantuan sosial.
Selama ini, warga yang terkena PHK atau dirumahkan mendapatkan bantuan sembako dari pemkot. Sumbangan berupa beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya itu merupakan sumbangan dari donatur yang disalurkan kepada pekerja yang terdampak Covid-19.
Sementara itu, bantuan langsung tunai (BLT) yang berasal dari Kementerian Sosial dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Setiap bulan, mereka mendapat bansos tunai Rp 600 ribu selama tiga bulan.
Meski tren PHK sudah menurun, Achmad Zaini mengatakan bahwa masih ada pekerja yang mengeluhkan pesangonnya yang belum dibayar secara keseluruhan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada perusahaan agar segera membayarkan kekurangan pesangon pekerja yang di-PHK.
"Apalagi saat lebaran kemarin, banyak yang mengeluhkan uang pesangon PHK-nya belum dibayar keseluruhan oleh perusaahan," ungkapnya.
Tingginya angka pengangguran tersebut tidak termasuk data pengangguran yang sudah ada. Sejak 2019, Disnaker Surabaya mencatat ada 8.656 pengangguran terbuka. Sementara sebanyak 6.065 orang tercatat sudah kembali bekerja.
Untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di tengah pandemi Covid-19, pihaknya berkoordinasi dan melakukan sosialisasi ke perusahaan maupun asosiasi pengusaha agar tetap membuka usahanya tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
"Kami juga turun langsung untuk sosialisasi ke perusahaan, termasuk juga koordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar mendukung pengoperasian kembali pabrik atau perusahaan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan, saat ini masih banyak pengangguran yang belum tersentuh program disnaker. ”Lulusan SMK yang katanya siap kerja juga banyak yang masih menganggur," ucapnya.
Dia juga tidak melihat adanya program berskala besar dalam menanggulangi angka pengangguran tersebut. Hal ini antara lain karena anggaran disnaker relatif kecil. Dari anggaran Rp 23 miliar yang diberikan, disnaker hanya menyerap Rp 21 miliar.
Dengan anggaran minim itu, ia meminta kepala disnaker yang baru harus lebih kreatif dalam membuat kebijakan. ”Kalau kegiatannya tetap seperti ini, ya tidak bisa cepat mengentaskan pengangguran," tukasnya. (rmt/jay)
Editor : Administrator