SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tahun ini banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun. Ia berharap mendapatkan calon pegawai dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
"Jadi untuk bisa mendapatkan ASN dengan input yang sudah terdidik relatif terstruktur seperti mereka (lulusan IPDN) relatif butuh waktu yang panjang. Tahun ini lulusan IPDN dari Jatim sebanyak 57 orang. Pasti kabupaten/kota juga ingin mendapatkan input ASN dan Pemprov juga butuh karena yang pensiun tahun ini cukup banyak," ujar Khofifah usai menerima sekaligus memberikan arahan dan pembinaan kepada Pamong Praja Lulusan IPDN Angkatan XXVII di Gedung Negara Grahadi, Senin (3/8).
Mantan Menteri Sosial ini mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono untuk menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar mendapatkan lulusan IPDN yang bertugas di Pemprov Jatim. Ia berharap mendapatkan yang minimal 10 besar dari yang S1 dan 10 besar dari yang D4.
"Mereka kan capeg (calon pegawai), tahun depan sudah pegawai negeri sipil (PNS). Formasinya memang ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tapi mereka dididik oleh IPDN," jelasnya.
Khofifah mengatakan 57 pamong praja muda jauh dari pemenuhan kebutuhan. Menurutnya ini harus dilihat secara nasional. "Pemprov butuh berapa, kan bisa dilihat,” tegasnya.
Khofifah meminta pamong praja alumnus IPDN untuk membangun karakter dan integritas diri dalam membangun bangsa dan negara. Menurutnya, dengan integritas, komitmen yang kuat dan dedikasi yang tinggi, alumnus IPDN akan mampu meraih kesuksesan.
"Jadi saya ingin saudara membangun karakter dan integritas diri. Bukan karakter bapak kalian bukan karakter ibu kalian yang itu melekat didiri kalian. Bangun komimten, dedikasi dan kerja keras untuk negeri ini," ungkap Khofifah.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis mengatakan, dari 57 orang itu, 10 besar akan diambil untuk pegawai Pemprov Jatim. Sedangkan lainnya untuk kabupaten/kota. "Namun tidak semua kabupaten/kota mendapatkan sebaran pegawai ini," jelasnya. (mus/opi)
Editor : Administrator