SURABAYA - Pengembangan mangrove di Wonorejo dan kawasan timur Kota Surabaya mendapat perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Surabaya pun berpeluang mendapat akreditasi kota lahan basah dunia.
"Surabaya akan diusulkan sebagai salah satu kota nominasi untuk memperoleh akreditasi dalam pengolahan kota lahan basah tingkat dunia atau internasional," kata Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK Saparis Sudaryanto seusai bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Menurut Saparis, selama KLHK melihat ada kemauan yang besar dan bukti nyata yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk pengembangan area mangrove.
Ia semakin yakin setelah mendengarkan paparan dari Wali Kota Risma. Pemkot ternyata sudah banyak berupaya melakukan pengolahan lahan basah itu.
"Pemkot juga membangun waduk-waduk dan boezem untuk pengendalian banjir dan menumbuhkan nilai ekonominya. Yang paling penting, upaya-upaya pengolahan lahan basah itu," ujarnya.
Saparis menegaskan, pengolahan lahan basah juga menjadi komitmen Pemerintah Indonesia karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Ramsar sejak 1991 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1991. Konvensi Ramsar adalah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wali Kota Risma menyatakan siap menggarap berbagai dokumen dan persyaratan untuk mendapat akreditasi lahan basah dunia. Risma juga menjelaskan banyak hal tentang berbagai upaya pengembangan area mangrove di Surabaya. Termasuk pembangunan waduk yang tersebar di berbagai kawasan.
"Kami banyak bangun boezem dan tanggul-tanggul serta pengendalian tepi sungai. Makanya, tidak terjadi banjir di Surabaya," katanya.
Risma juga memastikan akan terus mengembangkan area mangrove dan melakukan penanaman mangrove. "Kita tidak punya uang, tapi kita punya cara. Makanya, pelibatan masyarakat itu sangat penting," pungkasnya. (rmt/rek)
Editor : Administrator