SURABAYA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mewujudkan elektrifikasi 100 persen pada 2021, rupanya masih mengalami kendala. Pasalnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di kepulauan Madura, hingga kini masih terkendala izin dari kepala desa.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Jawa Timur Setiajit, mengatakan pembangunan PLTD yang dilakukan oleh PT Surya Energi Indotama saat ini terkendala oleh sikap kepala desa.
Ada monopoli yang dilakukan kepala desa terhadap pengadaan dan mobilisasi material. “Surat tertanggal 31 Agustus. Materi sebenarnya sudah dikirim ke sana, tapi disebutkan ada kendala pada kepala desa,” jelas Setiajit.
Setiajit berharap ada bantuan dari bupati setempat untuk turun tangan dan membantu mengatasi masalah tersebut. Sebab, pembangunan PLTD itu untuk mempercepat rencana pemerataan energi hingga pelosok Pulau Garam yang selama ini masih belum 100 persen teraliri listrik. “Kalau faktanya ada kendala seperti ini, target elektrifikasi 100 persen jelas akan terganggu. Karena itu, kami akan terus upayakan agar kendala-kendala ini bisa segera diatasi,” urainya.
Ia khawatir jika terganggu maka pemerintah yang akan disalahkan. “Sebenarnya untuk pembangunan pembangkit listrik merupakan ranah PLN. Sehingga semua urusan harus dikerjakan oleh PLN, dan tidak bisa dikerjakan orang lain,” kata Setiajit.
Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim ini mengatakan, wilayah kepualauan Madura masih banyak yang belum teraliri listrik. Ia mengaku pihaknya sudah memberikan solusi, yakni dengan memasang PLTD yang bisa membantu tambahan elektrifikasi di kepulauan Sumenep.
Lebih lanjut Setiajit mengatakan PLTD yang akan dibangun nanti bisa menyuplai sekitar 900 kilowatt (kW) ke beberapa pulau. Seperti Pulau Masakambing, Pulau Paliat, Pulau Tonduk, Pulau Sabunten, dan Pulau Sauibi. “Untuk Pulau Masakambing itu 50 kilowatt bisa digunakan untuk 500 kepala keluarga,” pungkasnya. (mus/opi)
Editor : Administrator