“PLTS menjadi salah satu solusi terutama untuk daerah terpencil. Saya juga sudah secara khusus diskusi dengan dirjen terkait di Kementerian ESDM untuk bisa mendapatkan pemetaan tentang hal ini,” kata Khofifah saat menghadiri Sidang Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jatim tahun 2019-2050 di DPRD Provinsi Jatim, Senin (22/4).
Menurutnya, pembangunan PLTS ini sangat tepat mengingat potensi energi non fosil atau energi terbarukan yang dimiliki Jatim terbanyak adalah surya, disusul kemudian angin dan panas bumi. Sesuai hasil rapat dengan Menteri ESDM beberapa waktu lalu, untuk panas bumi atau geothermal sudah mulai eksplorasi.
“InsyaAllah tahun 2020 ini bisa diselesaikan karena harusnya sebagian sudah dicicil. Di tahun ini agak banyak, lalu kemarin kita harus berbagi dengan Jawa Barat yang diselesaikan di bulan April. Akhirnya kita harus tertunda di tahun 2020 untuk PLTS di beberapa daerah di kepulauan terutama daerah-daerah yang masih terpencil,” katanya.
Terkait anggaran PLTS ini, Khofifah mengatakan akan didukung baik oleh pusat dalam hal ini Kementerian ESDM, APBD Pemprov Jatim maupun APBD kab/kota bersangkutan. “Semua sudah dibahas dalam ratas, jadi kita harus bersama-sama melakukan pemetaan itu,” katanya.
Sementara itu, terkait Pulau Kangean di Sumenep Madura yang meminta gardu listrik, dirinya sudah berkomunikasi dengan PLN. Menurut PLN, pemasangan gardu ini menunggu arus air surut. “Rupanya gelombangnya masih sangat tinggi, jadi mereka akan membawa tiang-tiang listrik menunggu ombak yang relatif lebih landai kira-kira begitu,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Khofifah juga memastikan stok energi untuk perluasan atau ekspansi industrialisasi di Jatim dalam skala 31 ribu hektar aman. Dimana saat ini Jatim masih memiliki stok energi sangat besar yakni 1.600 megawatt.
Sementara itu anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mengatakan masih 91,4 persen rumah tangga yang teraliri listrik. Menurutnya ada tantangan yang harus dihadapi Pemprov, yakni geografis yang tidak mudah di beberapa wilayah terutama Madura. “Wilayah kepulauan dan daerah terpencil paling banyak rumah tangga belum teraliri listrik,” ujar Ketua Komisi C DPRD Jatim.
Lebih lanjut Anik mengatakan ada rencana pengembangan kawasan 31,58 ribu hektar untuk kawasan industri beberapa tahun ke depan. “Ini membutuhkan supply energi yang sangat besar. Sedangkan di saat bersamaan kebutuhan energi sektor rumah tangga juga akan naik,” pungkasnya. (mus/jay)
Editor : Administrator