SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah pernyataan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang menyatakan dirinya merekomendasikan Haris Hasanudin dalam seleksi Kakanwil Kemenag Jatim. Dia pun siap dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Monggo silahkan tanyakan sendiri kepada Mas Romy. Saya juga kaget rekom seperti apa yang saya sampaikan. Yang pasti itu tidak benar apa yang dikatakan Romy,” jelas Khofifah saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (23/3).
Khofifah menjelaskan sangat mendukung upaya KPK membangun kepercayaan masyarakat. Yakni komitmen membangun pemerintahan yang bersih. “Yakni komitmen yang tidak boleh ada jual beli jabatan. Saya siap untuk menyampaikan klarifikasi itu,” tegasnya.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, terakhir ketemu Romy saat dirinya dilantik menjadi Gubernur di Jakarta. “Beliau (Romy, red) hanya mengucapkan selamat ya sudah dilantik,” ungkap Khofifah.
Khofifah mengaku tidak mengenal secara personal sosok Haris Hasanudin. Namun menurutnya Haris mengaku pernah jadi Kepala Kantor Kementerian Agama Surabaya. “Beliau (Haris, red) sempat Plt (Kakanwil Kemenag Jatim, red), saya sempat ketemu di pengajian sekali. Kemudian, saya sempat ketemu lagi di Rapat Kerja Pimpinan, setelah saya jadi gubernur, saya ketemu lagi ketika beliau audiensi di sini (Grahadi). Saya mengajak mendiskusikan dari data yang disurvei oleh UIN Syarif Hidatullah, saya minta kita sama-sama pemetaan, Pak Haris datang dengan tim dan saya juga menerima dengan tim,” paparnya.
Khofifah juga mengaku baru mengetahui belakangan kalau Haris Hasanudin merupakan menantu Kiai Roziqi. Meski demikian menurutnya hal tersebut tidak berpengaruh pada pelelangan jabatan. Terlebih, jika tak memenuhi kualifikasi, tak akan bisa mendapat jabatan tersebut. “Yang namanya open bidding (lelang jabatan) ya open bidding. Anak ya anak, mantu ya mantu, itu bersifat personal. Kalau tidak memenuhi kualifikasi kan nggak bisa ikut open bidding,” tegasnya.
Khofifah menjelaskan, sejak menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan zaman Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid hingga Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial, tidak ada indikasi proses jual beli jabatan. Menurutnya selama menjabat sebagai menteri, proses rekrutmen pejabat selalu dilakukan menurut proses yang legal.
Yakni lewat lelang terbuka dengan disertai penilaian terlebih dahulu. Tim panitia seleksi diberikan wewenang untuk melakukan assesment (penilaian yang komprehensif). “Saya rasa itu juga yang dilakukan oleh kementerian-kementerian di era Pak Joko Widodo. Seluruh proses rekrutmen kalau itu eselon II eselon I semuanya harus melalui lelang jabatan,” ungkapnya.
Setiap kementerian memiliki mekanisme dan tim panitia seleksi sendiri-sendiri untuk melakukan lelang jabatan. Termasuk Kemenag. Khofifah mengaku tidak memiliki kepentingan untuk tahu bagaimana proses yang dilakukan Kemenag. Ia tidak tahu proses rekrutmennya seperti apa, dan panitia seleksinya siapa. Semua kementerian memiliki otoritas sendiri untuk menjalankan seleksi.
Sebelumnya pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Surabaya, Kiai Haji Asep Saifuddin Chalim membantah pernyataan Romahurmuziy soal kompetensi Haris Hasanuddin yang mengikuti seleksi untuk Kakanwil Kemenag Jatim berdasarkan rekomendasi darinya. Ia hanya menjelaskan kalau Haris adalah santrinya. “Saya tidak pernah memberikan rekomendasi terkait hal itu. Yang namanya rekomendasi itu tertulis. Dan itu tidak pernah ada, monggo silahkan dicari. Demikian pula dengan Bu Khofifah, sama sekali tidak pernah,” ujar Kiai Asep.
Meski demikian Kiai Asep tidak akan menuntut Romy ke jalur hukum. Ia hanya ingin klarifikasi terkait siapa sosok Haris Hasanunddin. “Jadi beliau adalah santri saya selama tiga tahun ketika masih kuliah di IAIN. Beliau pasti tanya kalau selesai ngaji,” katanya.
Kiai Asep mengatakan Haris tidak pernah kena sanksi disiplin. Menurutnya Kakanwil Kemenag Jatim itu pernah belajar hadis dan fiqih tentang suap menyuap. “Saya jelaskan sama beliau hadisnya sangat jelas. Penyuap dan penerima suap kedua-duanya sama - sama masuk neraka. Masa’ kemudian saya ditanyai begitu saja tidak menjawab,” jelasnya.
Lebih lanjut Kiai Asep menegaskan kalau dirinya bergabung di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru saja. Ia mengaku bergabung karena memang pilihannya. “PPP adalah partai islam yang rahmatal lil alamin. Kalau berjuang di PPP pundak kanannya ada sebutan yang pejuang di jalan Allah sedangkan pundak kirinya pejuang bangsa dan negara Indonesia. Saya berada di situ,” pungkasnya. (mus/nug)
Editor : Administrator