SURABAYA - Pemprov Jatim telah menghentikan rekrutmen guru honorer sejak dua tahun lalu. Saat ini jumlah guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 21 ribu orang. “Pengangkatan guru honorer dapat menambah beban sekolah, peran guru GTT ini yang harus dioptimalkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Saiful Rachman, Senin (7/1) .
Penjelasan Saiful Rachman ini untuk menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Efendi terkait guru honorer. Sebelumnya Muhadjir meminta sekolah dan pemerintah daerah menghentikan perekrutan guru honorer. Langkah tersebut, merupakan upaya untuk meminimalisir permasalahan guru honorer seperti pengangkatan menjadi pegawai tetap.
Menurut Saiful, di Jawa Timur sendiri, hingga tahun 2020 nanti, dibutuhkan guru produktif sebanyak 800 orang. Mengingat pada 2020, banyak guru yang telah melampaui masa pensiun.“ Kita masih nunggu hasil dari seleksi(CPNS), kan sampai sekarang belum kelihatan hasilnya,” imbuhnya.
Jika sekolah terpaksa harus menerima guru honorer, ia berharap pengangkatan itu harus atas sepengetahuan Dindik. Dan tentu saja, dengan seleksi yang terstruktur. Sehingga sifatnya bukan mutlak kewenangan dari sekolah. Sebagai solusi dari persoalan pengangkatan GTT, Dindik Jatim telah menerapkan kebijakan dengan mengangkat kembali guru pensiunan produktif untuk dijadikan guru honorer. Tentunya dengan sarat tertentu seperti yaitu kondisi sehat, skill masih mumpuni, dan kepribadian bagus. Sesuai dengan standart kompetensinya.
Selain mengangkat kembali guru pensiunan, Pengangkatan guru GTT juga bisa diambil dari pensiunan industri dengan penambahan ilmu pedagogis. Atau, mengangkat guru honorer muda di jurusan teknik dengan pembekalan kompetensi dan penerapan program alumni mengajar. Dan mengangkat alumni yang mempunyai prestasi untuk menjadi pengajar. Namun yang menjadi masalah yang dihadapi dindik selama ini, GTT muda cenderung labil. “Sudah diberikan training lama, tahu ada kesempatan kerja baru, mereka akan mencari karir yang lebih tinggi,” katanya.
Tanggapan berbeda disampaikan oleh Ketua PGRI Jatim, Ichwan Sumadi. Ia mengatakan instruksi dan keputusan tersebut bukanlah hal yang bijak dalam mengatasi persoalan meningkatnya guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT). Ia menilai selama ini kekurangan PNS diisi oleh pengangkatan GTT ataupun honorer. ”Ini sudah nggak efektif. Dan lagi pensiun ini waktunya istirahat. Pensiunya berhenti mengajar artinya. Kami jelas tidak setuju dengan kebijakan itu,” ungkapnya.
Alangkah baiknya, lanjut Ichwan, jika GTT atau guru honorer diangkat menyusul oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi yang harusnya dilakukan pemerintah dibandingkan melakukan tes untuk pengangkatan guru honorer atau GTT yang mengabdi cukup lama.
Terlebih menurut Icwan, jumlah GTT SMA/SMK di Jawa Timur cukup banyak, yakni 11.000 guru. Dari jumlah itu, tidak semua GTT mendapat honor yang layak. Hanya beberapa daerah di Jatim yang peduli dengan memberikan honor GTT setara UMR. Yaitu, Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Probolinggo.
Sebaiknya, sambung Ichwan, dalam menentukan kebijakan untuk solusi GTT, pemerintah juga mempertimbangkan kekurangan guru yang meningkat tiap tahunnya. ”Tidak usah dilihat siapa yang mengabdi yang penting pengabdian. Sama-sama tua, ya mending GTT yang digunakan. Ini hubungannya kesejahteraan manusia. Tidak semudah itu menyikapinya. Pemerintah di bawah presiden harus memikirkan ini,” tegas Ichwan. (is/rtn)
Editor : Administrator