SURABAYA - Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Suli Daim mengimbau agar tahun depan SMA/SMK tidak memungut SPP kepada siswa. Pasalnya, anggaran untuk program sekolah gratis kini sudah disahkan.
Politisi PAN ini mengatakan, dalam APBD Jatim 2019, disepakati anggaran Rp 904,18 miliar yang diperuntukkan bagi 1.280.545 siswa di SMA/SMK negeri dan swasta di Jatim. Namun, bantuan anggaran ini baru akan direalisasikan pada tahun ajaran baru, yakni Juli 2019.
Suli mengatakan SPP gratis adalah program Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa. Meski program gubernur baru, program SPP gratis ini sengaja diakomodir pihaknya agar visi misi yang dijanjikan saat kampanye bisa diwujudkan. “Agar ketika sudah dilantik program ini tinggal jalan,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Saiful Rachman memastikan, pihaknya sudah melayangkan peringatan agar sekolah tidak lagi memungut biaya SPP kepada para siswa. Menurutnya, SPP sudah dibayar oleh provinsi, yang baru saja disahkan dalam APBD 2019.
Larangan memungut SPP ini terutama diperuntukkan bagi sekolah-sekolah negeri yang ada di Jatim. Untuk sekolah swasta, Saiful meminta agar melakukan penyesuaian. Terutama untuk sekolah-sekolah swasta yang besaran SPP-nya lebih besar dari bantuan yang diberikan Pemprov Jatim masih boleh menarik sumbangan.
Dia mencontohkan, sebuah SMK di Gresik menarik SPP Rp 200 ribu per bulan. Padahal menurut SE gubernur yang mengatur besaran SPP, wilayah Gresik sebesar Rp160 ribu. “Jadi orang tua hanya membayar sisa kekurangan yaitu Rp 40 ribu,” katanya.
Terkait pembiayaan lain di sekolah, seperti kegiatan ekstra kurikuler, Saiful mengatakan, komite sekolah bisa saja menarik sumbangan dari orang tua. Syaratnya yaitu ada persetujuan dari seluruh orang tua. “Kalau ada yang merasa keberatan, ya tidak boleh ditarik,” katanya. (gin/nur)
Editor : Administrator