SURABAYA – Meski banyak yang berharap Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS) dibubarkan lantaran dianggap tidak memberikan dampak positif pada sekitarnya. Namun lembaga ini akan berusaha bekerja seperti biasa.
Selama pemerintah pusat belum memberikan keputusan, lembaga ini tidak akan menanggapi usulan yang berkembang selama ini. Kepala Humas (Balai Pelaksana) Bapel BPWS, Faisal Yasser Arifin mengatakan saat ini pihaknya fokus untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab BPWS selama ini.
Dalam waktu dekat, menurutnya BPWS akan mengucurkan dana Rp 20 miliar untuk pembebasan lahan dalam membangun infrastruktur pendukung dan stimulasi bagi Madura. “Tahun ini dana yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur, stimulus, pengembangan SDM dan pembebasan lahan sekitar Rp 230 miliar,” katanya.
Meski demikian Faisal mengakui aktivitas BPWS kurang maksimal karena terganjal pembebasan lahan dan perizinan daerah. Akibat sulitnya pembebasan lahan, anggaran yang terserap selama ini hanya 50-55 persen saja.
“Namun dengan perkembangan yang ada saat ini akhirnya anggaran bisa terserap hingga 80 persen. Kami optimistis dengan kinerja ini, terutama sudah mulai lancar soal pembahasan lahan,” ungkapnya.
Faisal membantah jika selama ini BPWS tidak mengembangkan kawasan Suramadu. Ia menyebut beberapa keberhasilan yang telah dilakukan Bapel BPWS. Seperti pembangunan pipa bawah laut Gliyang dan pelatihan berbasis kepada 6.600 orang di Madura.
“Kami juga telah membangun rest area di Bangkalan, membangun water treatment serta membangun lebih dari 8 Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) 45 ribu kepala keluarga yang kesulitan air di Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Tak hanya itu kami juga membangun fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di hampir seluruh wilayah di Madura,” paparnya.
Faisal mengatakan wacana pembubaran BPWS disebabkan karena isu yang disebabkan ketidakpahaman tugas lembaga ini sebenarnya. Selain itu diduga ada unsur provokasi dari pihak yang tidak mendapatkan proyek dari BPWS lewat jalur yang benar.
Menurutnya empat bupati dan para ulama di Madura meminta agar BPWS tetap dipertahankan. Sementara saat ditanya usulan Gubernur Soekarwo agar BPWS dibubarkan, Faisal yakin Pakde Karwo punya perhitungan yang kompeherensif. “Dan itu belum disampaikan kepada kami,” pungkasnya.
Sebelumnya, pasca Jembatan Suramadu digratiskan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, rupanya mulai berdampak terhadap BPWS. Lembaga yang didirikan sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tersebut terancam dibubarkan. Salah satu alasannya BPWS selama ini tidak memberikan dampak positif terhadap pengembangan wilayah Suramadu.
Ancaman dibubarkannya BPWS terlihat dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang enggan memberikan subsidi untuk kapal penyeberangan di Pelabuhan Ujung-Kamal. Menurutnya, tidak perlu ada back up melalui jalur laut.
Menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini dengan kebijakan seperti ini, tugas BPWS akan selesai dengan sendirinya, pasalnya sudah tidak ada lagi yang dikelola. "Apalagi yang mau dikembangkan, selesai sudah," tegasnya.
Pakde Karwo menambahkan, kalau untuk mengelola wilayah Surabaya dan Madura sudah masuk ranahnya teritorial. "Artinya sudah menjadi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi," imbuhnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Maimun. Menurutnya, BPWS sangat relevan untuk dibubarkan setelah ada penggratisan Jembatan Suramadu dan kerjanya tidak sesuai dengan amanah Perpres.
"BPWS mendapatkan tugas untuk mengembangkan 600 hektar di wilayah Surabaya dan 600 hektar di wilayah Madura. Namun hingga kini saya minta roadmap hasil kerjanya, tidak kunjung diberikan," papar Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim ini. (mus/rud)
Editor : Administrator