SURABAYA-Di peringatan Hari Guru Nasional, anggota DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim lebih memperhatikan kesejahteraan guru. Terlebih masalah tunjangan yang menjadi hak para pengajar . Jangan sampai penyalurannya tertunda. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim Aghata Retnosari.
Dia mengatakan, tuntutan guru sangat besar, terutama dalam peranannya membantu mengurangi angka buta huruf dan mentransfer ilmu kepada penerus bangsa. Juga untuk menanamkan karakter bangsa yang cukup kuat.
"Oleh karena itu kami minta kepada Dinas Pendidikan Jatim untuk memperhatikan hak-hak guru tersebut mulai pembagian TPP (tunjangan profesi pendidikan, Red) harus tepat waktu, " ujar Aghata, Jumat (24/11).
Diakuinya, sejak peralihan kewenangan SMA/SMK dari pemerintah daerah ke pemprov, pengalihan beban anggaran TPP juga dibebankan ke pemprov. Meski begitu, telatnya penyaluran tunjangan bagi guru PNS ini tidak seharusnya terjadi. Dari catatannya, seharusnya pencairan dana tersebut pada triwulan ketiga ini sudah sampai ke tangan guru Oktober lalu. Namun hingga kini belum juga terealisasikan. "Kalau keterlambatan ini soal administrasi, saya rasa bukan alasan, karena sekarang sudah zamannya teknologi," bebernya.
Politisi asal Fraksi PDIP Jatim menambahkan, DPRD Jatim terus berjuang untuk kesejahteraan guru di Jatim. Jika TPP untuk guru PNS sudah dianggarkan pada tahun lalu, kini giliran guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang dimasukkan dalam APBD.
Kendati belum semua bisa masuk, tapi setidaknya dari sembilan ribu guru honorer sudah delapan ribu guru bakal menerima tunjangan dari pemprov. Jumlahnya yakni Rp 80 miliar, jadi setiap guru menerima Rp 750 ribu perbulannya.
Sementara itu Ketua PGRI Jawa Timur Ichwan Sumadi mengungkapkan, di Jatim sendiri angka kebutuhan guru produktif masih sangat tinggi. Sebaliknya, jumlah guru di sekolah didominasi oleh GTT.
“Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, semuanya kekurangan guru. Perbandingannya dapat dilihat pada SMA/SMK. Dari data yang ada, guru honorer atau GTT mencapai 60 persen, sedangkan guru PNS hanya 40 persen," ungkap Ichwan kepada Radar Surabaya.
Dari 38 kabupaten/kota, lanjut Ichwan, daerah yang paling besar jumlah kebutuhan guru yakni di Pulau Madura. Melihat banyaknya jumlah GTT, Ichsan berharap kesejahteraan guru honorer juga dapat menjadi perhatian pemerintah.
“Kami berharap khususnya pada GTT dan PTT yang sudah mengajar di SMA/K mendapatkan tambahan upah, mengingat dalam praktiknya mereka juga mengajar full layaknya guru PNS,” tandasnya. (bae/mif/nur)
Editor : Administrator