SURABAYA-Setelah guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) diberikan anggaran Rp 84 milliar, kini giliran guru swasta yang dianggarkan bantuan sebanyak Rp 13,5 miliar yang bersumber dari APBD Jatim.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mengatakan, ada bantuan terhadap guru sekolah swasta untuk jenjang SMA/SMK sebesar Rp 13,5 milliar. Kriteria penerima bantuan adalah guru bantu usia 40 tahun ke atas yang memiliki masa kerja 5 tahun.
Mereka akan mendapatkan subsidi dari Pemprov Jatim sebesar Rp 1 juta per orang. Hanya saja tidak semua guru swasta, pemberian bantuan ini diberikan kepada 1500 orang karena menyesuaikan dengan kapasitas APBD Jatim.
"Kami bersyukur semua sudah mendapatkan alokasi tunjangan. Tinggal kami akan memperjuangkannya dalam rapat bersama Badan Anggaran," ujar Suli Daim, Minggu (5/10).
Diakui oleh politisi asal PAN ini, seharusnya tidak hanya tenaga pendidik di lingkungan sekolah negeri saja yang dipikirkan. Namun juga guru swasta. Mereka memiliki hak yang sama dalam hal ini.
"GTT/PTT di swasta juga perlu diperhatikan,” ungkapnya. Sebab, banyak juga guru disekolah swasta yang masih belum mendapatkan penghasilan yang layak. Sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sama dengan guru negeri.
Tak hanya guru swasta, lanjutnya, guru TK PAUD pada tahun depan juga akan mendapatkan bantuan. Ada sebanyak Rp 19 milliar dari APBD untuk dialokasikan kepada 10 ribu guru. Totalnya, setiap guru bakal menerima Rp 200 ribu.
Sebelumnya, sebanyak delapan ribu orang guru mendapat subsidi Rp 750 ribu per orang. Totalnya, Rp 84 miliar dianggarkan dari APBD. Sedangkan PNS di lingkungan Pemprov Jatim, tunjangan perbaikan penghasilan sebesar Rp 1,070 juta ditambah dari pusat sebesar Rp 250 ribu. Total TPP yang diterima PNS mencapai Rp 1,320 juta per bulan.
"Alokasi total guru PNS yang mendapatkan tunjangan perbaikan mencapai Rp 1,3 triliun. Nasib GTT/PTT yang selama ini terabaikan, Insya Allah pada 2018 ini sudah terselesaikan. Mengingat pendidikan adalah wajib, sehingga kami berkewajiban untuk memperjuangkan nasib mereka," bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo, mengatakan bahwa besar tunjangan yang dialokasikan disesuaikan dengan kondisi dan postur anggaran di APBD Jatim 2018 nanti. "Kalau ada kekurangan, jika anggaran yang ada berpotensi untuk dinaikKan, kami akan memperjuangkan dalam PAK APBD 2018 mendatang," kata Hartoyo.
Dia melanjutkan, pihaknya dan Dinas Pendidikan Jatim telah berupaya untuk memperjuangkan nasib GTT/PTT yang selama ini nasibnya mengenaskan. Termasuk para guru TK PAUD.
Editor : Administrator