GRESIK - Anggota DPRD Gresik, Hamzah Takim, mencak-mencak manakala namanya muncul dalam daftar penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) korban Covid 19. Anggota legislatif asal Benjeng itu bahkan menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik ceroboh dan tidak melakukan verifikasi data ulang sebelum mem-publish namanya dalam daftar penerima bansos di media.
Kepada Radar Gresik, Hamzah Takim menyebut hal itu merupakan pencemaran nama baik baginya “Bukan hanya nama saya saja, bahkan nama beberapa orang yang sudah meninggal masih tertulis. Ini menandakan pemkab tidak bekerja,” tegas dia.
Data penerima bansos JPS itu merupakan data tahun 2015 yang digunakan untuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pengajuan pupuk untuk petani tambak. “Beberapa waktu lalu, kami mengingatkan agar pemkab membuat data base harus melalui analisa. Sepertinya itu tidak dilakukan,” jelasnya.
Sesuai peruntukannya, kata dia, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari progam JPS itu untuk warga yang ekonominya terdampak Covid-19, yakni warga yang di-PHK atau dirumahkan karena wabah virus Corona.
“Senin (4/5), saya akan datang ke Bappeda Gresik dan Dinas Perikanan untuk meminta pertanggungjawaban,” pungkasnya.
Dikonfirmasi hal ini, Kepala Dinas Perikanan, Khoirul Anam tidak menampik bahwa data yang tersebar di publik itu salah. "Mohon maaf tadi sudah saya klarifikasi dan perbaiki bersama Bappeda," jelasnya pendek. (fir/han)
Editor : Administrator