JPS Kabupaten Gresik Naik Jadi 600 Ribu per KK

Administrator • Dipublikasikan Kamis, 30 April 2020 | 00:07 WIB
JPS Kabupaten Gresik Naik Jadi 600 Ribu per KK
JPS Kabupaten Gresik Naik Jadi 600 Ribu per KK

GRESIK - Polemik jumlah anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak Covid-19 kini mulai menemukan titik terang. Tim Anggaran Kabupaten Gresik bersama banggar melakukan rapat bersama memastikan realokasi anggaran penaganan Covid-19 yang di dalamnya terdapat pula anggaran untuk JPS.


Ketua DPRD Kabupaten Gresik Fandi Ahmad Yani mengakui sempat terjadi miss informasi terkait teknis alokasi dan penyaluran anggaran tersebut.


"Setelah keluarnya surat edaran menteri keuangan dan mendagri terkait teknis penggunaan anggaran. Ada beberapa teknis yang disepakati akan jadi patokan penanganan Covid-19," jelasnya.


Hasilnya ada penambahan anggaran mencapai Rp 296 miliar. Beberapa item yang dibiayai anggaran tersebut di antaranya klaim RS swasta dan klinik yang mencapai Rp 26 miliar, insentif bagi tenaga kesehatan Rp 27 miliar. Anggaran penyediaaan alat pelindung diri (APD) dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp 14 miliar.


Sementara alokasi JPS mendapat porsi terbesar senilai Rp 210 miliar. "Data Penerima JPS diserap dari desa, jadi sifatnya bottom up. Pemerintah desa diharap segera menyodorkan datanya dan divalidasi, masyarakat yang merasa kehilangan penghasilan juga bisa melaporkan kepada pihak desa," terangnya.


Jumlah penerima JPS dipatok  116 ribu KK, dan disalurkan dalam bentuk uang tunai senilai Rp 600 ribu untuk tiga bulan ke depan. "Per April hingga Juni akan dievaluasi bila masa darurat pandemi belum dicabut," tegasnya.


Dikatakan, penerima JPS dari APBD Kabupaten Gresik diperuntukkan bagi warga yang belum menerima program dari pemerintah pusat atau provinsi seperti KIS, PKH, BPNT dan BLT Desa.  "Kami minta pihak desa untuk segera melaporkan Penerima BLT DD, sehingga yang belum tercover BLT Dana Desa dan program pusat bisa dicover JPS Kabupaten, sehingga semuanya kebagian," rincinya.


Anggota komisi IV DPRD Gresik Syaifuddin menjelaskan, data penerima JPS akan divalidasi bertahap melalui dinsos dan BPKKAD. "Untuk menghindari penerima ganda,  tapi harus segera karena PSBB sudah masuktuturnya.


Dalam rapat bersama Banggar tersebut, pihak eksekutif sempat mengusulkan dana  JPS untuk 70 ribu KK dengan nominal 600 ribu per KK selama lima bulan.


Sekadar diketahui, Pemkab Gresik telah menyiapkan jaring pengaman sosial Rp 120 miliar untuk 150 ribu KK miskin dengan nominal Rp 200 ribu per KK selama 3 bulan. Namun belakangan, angka tersebut berubah seiring dengan belum jelasnya realisasi anggaran tersebut. (qom/han)


Editor : Administrator
pandemi covid 19