Siapkan Perbup, Beberapa Kecamatan di Gresik Akan Terapkan PSBB

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 22 April 2020 | 16:47 WIB
Siapkan Perbup, Beberapa Kecamatan di Gresik Akan Terapkan PSBB
Siapkan Perbup, Beberapa Kecamatan di Gresik Akan Terapkan PSBB

GRESIK - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto tengah sibuk menyusun peraturan bupati (Perbup) untuk mendukung langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Orang nomor satu di Kabupaten Gresik ini tidak ingin ada warga yang kelaparan saat PSBB berlangsung.


"Kabupaten Gresik siap dan mendukung apa yang menjadi program Provinsi akan kami ikuti. Dari hasil rapat kemarin di Surabaya, sekarang dirapatkan," ujar Bupati Sambari.


Rapat yang digelar di Kantor Bupati Gresik itu menyiapkan formula. Yang menjadi sorotan utama dalam pembahasan itu adalah pembagian bantuan kepada warga. Sehingga selama PSBB tidak ada warga Gresik yang kelaparan atau kekurangan makan di rumahnya.


Nantinya akan ada bantuan dari APBD kepada warga terdampak Covid-19. Pembagian bantuan berupa bahan pokok ini selain dari CSR perusahaan juga dari APBD. "APBD jangan sampai ada tempuk. CSR arahnya kemana APBD arahnya kemana. Tidak ada perbedaan dalam distribusi," kata dia.


Selama PSBB, tidak semua aktivitas akan ditutup. Seperti, perusahaan masih beroperasi. Namun, akan dilakukan pembatasan karyawan saat beroperasi untuk menerapkan physical distancing. Perusahaan yang beroperasi yang masih buka adalah perusahaan di bidang produksi makanan dan minuman.


"Perusahaan memproduksi sembako, kebutuhan makan minum tetap untuk menjadi pertimbangan khusus jangan sampai tidak melakukan produksi. Dengan catatan karyawan sefisien mungkin tidak seperti biasanya," papar Sambari.


Bupati menegaskan salah satu aktivitas yang masih berjalan selama PSBB nanti adalah ekspor-impor. "Ekspor-impor jangan sampai ditutup," terangnya. 


Di tempat sama, Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, A.M Reza Pahlevi menegaskan jika secara prinsip Kabupaten Gresik akan melakukan PSBB. Pengumuman penerapan akan disampaikan paling lambat akhir pekan ini. “Secara prinsip semua sudah siyap tinggal menunggu rapat bersama Forkopimda, besok pagi,” imbuh Reza. 


Terpisah, Plh Sekda Pemkab Gresik, M Nadlif mengungkapkan, rencananya ada tujuh kecamatan di Kabupaten Gresik yang akan menerapkan Pembatasan PSBB meskipun belum berani menyebutkan secara rinci. "Ketujuh kecamatan itu saat ini sudah zona merah karena ada yang positif Covid-19," jelasnya.


Agar bisa menerapkan PSBB, pemerintah menyiapkan sejumlah syarat. Salah satunya memastikan ketersediaan kebutuhan dasar hidup bagi warga. Terkait hal itu, Nadlif menyebut pihaknya telah mempersiapkan anggaran jaring pengaman sosial bagi warga.


"Anggaran itu berasal dari Dana Desa dan APBD, nominalnya sekitar Rp 120 Miliar. Anggaran jaring pengaman sosial itu untuk 150 ribu KK," jelasnya.


Syarat lainnya, yakni ketersediaan sarana prasarana kesehatan di antaranya, ruang isolasi, karantina, dan alat pelindung diri (APD). Pemkab Gresik rencananya menggelontorkan anggaran Rp 38,5 M untuk sarana prasana kesehatan.


Pada bagian lain, Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, M Syahrul Munir menghormati keputusan pemerintah terkait aturan PSBB. Mengingat kondisi saat ini, penyebaran Covid-19 sangat signifikan. Di Gresik sendiri, sudah 20 warga positif Covid-19 yang tersebar di tujuh kecamatan.


"Sebelum PSBB, masyarakat sudah harus terima BLT karena berpotensi banyaknya penurutnya omzet di bidang pelaku usaha. Untuk itu, kami kalangan legislatif mendorong Pemkab Gresik untuk membuat skema agar pelaku usaha tetap bisa bertahan di tengah aturan PSBB,” tegasnya. (fir/qom/han)

Editor : Administrator
covid 19