GRESIK – Penanganan kali lamong terganjal dengan pembebasan lahan. Sebab, proses tersebut mengguras APBD. Untuk itu, Pemkab Gresik akan melakukan proses pembebasan lahan itu secara bertahap. Rencananya pembebasan awal akan mulai dilakukan dengan anggaran sekitar Rp 100 miliar.
Kepala Bappeda Gresik Hermanto T Sianturi mengatakan penanangan Kali Lamong membutuhkan sekitar 143 hektar tanah yang harus dibebaskan. Luasan itu terletak di 24 desa. Sehingga dengan jumlah luasan itu, Pemkab tak sanggup menyelesaikannya dengan APBD dalam setahun.
“Sebab jika dikalkulasi, pembebasan lahan itu sendiri akan menelan angggaran Rp 600 miliar. Sehingga tak bisa satu periode APBD,” ungkap Hermanto.
Dia mengatakan Bupati menganggarkan Rp 100 miliar. Sedangkan sisanya akan bertahap menggunakan anggaran tahun depan. Atau menjadi tanggung jawab bupati selanjutnya. Sebab jabatan bupati akan selesai pada tahun 2021. “Yang jelas bupati berkomitmen dan serius menangani Kali Lamong ini,” ujarnya.
Meski demikian, Hermanto menyebut jika pembebasan lahan itu tidak bisa dilakukan tahun ini. Sebab, studi land acquisition and resettlement action plan (larap) baru akan dimulai. Untuk kegiatan larap itu, pihaknya sudah menganggarkan Rp 5 miliar.
Dari sana lahan yang akan dibebaskan, titik-titiknya akan diketahui. Jadi bisa mulai dianggarkan, tanpa itu pembebasan lahan tidak bisa dilakukan. “Kami harap bisa selesai tahun ini, sehingga proses pembebesan lahan bisa dilakukan tahun depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sudah memastikan jika penanganan Kali Lamong telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Dalam Perpres 80/2019 terdapat 218 proyek yang menjadi atensi pemerintah pusat. Salah satunya pembuatan tanggul Kali Lamong. Proyek ini sudah masuk RPJMN dengan anggaran Rp 1,04 triliun,” ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansah.
Mengenai pembebasan lahan, pemprov sudah meminta Lembanga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk memberikan anggaran pembebasan lahan. Hanya saja, pihaknya meminta Pemkab Gresik untuk mendata ulang dan membantu berkomunikasi kepada pemilik tanah. “Penanganan Kali Lamong itu ialah pembuatan tanggul bukan pengerukan,” ungkapnya beberapa waktu lalu. (yua/rof)
Editor : Administrator