GRESIK - Pemerintah pusat tampaknya terus mempreteli kewenangan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Gresik. Setelah wewenang pengawasan diambil alih provinsi, kini giliran wewenang pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dihapus.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik Ninik Asrukin membenarkan kalau saat ini pihaknya sudah tidak lagi bisa menarik retribusi IMTA. Sebab, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 16/2015 jo Permenaker 35/2015 telah diganti dengan Permenaker 20/2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
“Ini setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) 20/ 2018 tentang Penggunaan TKA. Dimana untuk TKA tidak lagi pakai IMTA tapi cukup Rencana Penggunaan TKA (RPTKA),” ujar Ninik saat dikonfirmasi usai mengikuti paripurna.
Terkait RPTKA pun saat ini kewenangannya sudah diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Gresik. “Iya, tidak lagi ada di kami. Sudah diserahkan kepada DPM-PTPS,” ungkap dia.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Gresik Mulyanto mengatakan pemerintah pusat memang lebih menyederhanakan tata cara penggunaan TKA. Hal ini diatur di dalam Permenaker 10/2018. “Pengunaan TKA sekarang tidak butuh IMTA. Tetapi sekarang menggunakan RPTKA saja,” ungkap dia.
Sesuai aturan tersebut, untuk pengesahan penggunaan TKA melalui RPTKA dan Notifikasi, bukan lagi RPTKA dan IMTA. Kementerian dan lembaga berhak menetapkan jabatan apa saja yang boleh dan tidak untuk diampu TKA.
Bentuk pelayanan yang digunakan sekarang menggunakan mekanisme daring secara penuh dan terintegrasi antar kementerian/lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan BPJS. Ditambah masa berlaku RPTKA lebih lentur, sesuai perjanjian kerja antara TKA dengan pemberi kerja. “Sebelumnya, masa berlaku RPTKA hanya 1 tahun dan dapat diperpanjang,” ungkap dia.
Dengan adanya perubahan ini, maka pemerintah daerah tidak lagi dapat memungut retribusi terhadap tenaga kerja asing. Hal tersebut berimbas dengan menurunnya pendapatan dari retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang ditargetkan sebesarRp 3 milyar.
Menanggapi hal ini, Ketua F-PKB DPRD Kabupaten Gresik Wafiroh mengatakan terkait penghapusan IMTA telah ditindaklanjuti. Yakni dengan menurunkan target dari awalnya Rp 3 miliar menjadi Rp 1,5 miliar.
“Meskipun IMTA dihapus bukan berarti tugas pemerintah daerah menjadi berkurang. Sebaliknya, pemerintah daerah tetap mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi tenaga kerja asing,” ujarnya.
Di samping itu, kata dia, pemerintah daerah harus terus menjaga iklim investasi dan ketenagakerjaan tetap sehat. Yang tak kalah pentingnya melindungi tenaga kerja lokal. “Pemerintah Daerah juga perlu memaksimalkan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR), terutama perusahaan-perusahaan pengguna atau pemakai tenaga kerja asing,” imbuhnya. (rof)
Editor : Administrator