Deal, Pemkab Gresik Siapkan Rp 10 Miliar untuk Dana Kelurahan

Administrator • Dipublikasikan Jumat, 26 Juli 2019 | 21:26 WIB
Deal, Pemkab Gresik Siapkan Rp 10 Miliar untuk Dana Kelurahan
Deal, Pemkab Gresik Siapkan Rp 10 Miliar untuk Dana Kelurahan

GRESIK - Masyarakat di wilayah kelurahan kini bisa mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat di wilayah desa. Ini setelah Pemerintah Kabupaten (Pemka) Gresik memberikan jatah anggaran dana kelurahan. Sehingga, baik desa maupun kelurahan kini sama-sama memiliki anggaran untuk membangun wilayahnya masing-masing.


Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik Siswadi Aprilianto mengatakan di dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2019 pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk dana kelurahan.


“Anggaran tersebut terbagi Rp 6 miliar untuk kelurahan yang ada di Kecamatan Gresik dan Rp 4 miliar untuk kelurahan yang ada di Kecamatan Kebomas,” ujarnya.


Dengan rincian, masing-masing kelurahan nanti akan mendapatkan jatah anggaran sekitar Rp 400 juta. Saat ini proses proses pembahasannya telah selesai dan masuk di KUPA-PPAS 2019. “Sudah diusulkan. Nanti tinggal menunggu pembasahan P-APBD 2019,” terang dia.


Namun, lanjut dia, pihaknya saat ini masih menyiapkan usulan peraturan terkait pelaksanaan dana kelurahan. Sebab, diamanatkan adanya perubahan Lurah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan adanya bendahara pembantu dimasing-masing kelurahan. “Masih kami persiapkan aturannya. Semoga siap dan bisa langsung terealisasi,” imbuh dia.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan pemberian dana kelurahan ini setelah keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 130/2018 tentang Pengelolaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Kelurahan tahun 2019. Ini merupakan petunjuk teknis dari UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP17/2018 tentang Kecamatan. “Iya aturannya memang sudah ada,” ungkapnya.


Meski begitu, pihaknya masih perlu mendalami bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan di kelurahan. Apakah tetap mengikuti aturan OPD dengan lelang maupun penunjukan langsung atau seperti apa. “Kalau di desa kan tidak, semuanya bisa langsung dikerjakan dan perangkat SDM-nya sudah ada. Kalau di Kelurahan ini yang masih harus kami pelajari,” imbuhnya. (rof)

Editor : Administrator
Pemkab Gresik dana desa