Kepala BPJS Gresik Diganti Mendadak, RS Ibnu Sina Layani Pasien BPJS

Administrator • Dipublikasikan Sabtu, 11 Mei 2019 | 14:01 WIB
Kepala BPJS Gresik Diganti Mendadak, RS Ibnu Sina Layani Pasien BPJS
Kepala BPJS Gresik Diganti Mendadak, RS Ibnu Sina Layani Pasien BPJS

GRESIK - Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik, dr Greisthy E.L Borotoding mendadak diganti. Penggantinya adalah dr Tanya Rahayu, yang sebelumnya menjabat Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jember. 


Bersamaan dengan pergantian itu, RSUD Ibnu Sina (RSIS) kembali membuka layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan. Terkait pergantian ini, pejabat dari BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik menutup informasi.


Pejabat lama dr Greisthy E.L Borotoding maupun kepala yang baru dr Tanya Rahayu enggan menjawab soal pergantian ini. Hal senada juga dilakukan Humas BPJS Kesehatan, Patria Danu. Beberapa pertanyaan melalui whatsapp tidak dijawab. Ketika dihubungi per telepon juga tidak diangkat. 


Pada bagian lain RSIS menerima pasien BPJS Kesehatan sejak Selasa, 8 Mei 2019.  BPJS terpaksa membuka P-Care (sistem pelayanan,red) karena bupati Gresik, Sambari Halim Radianto meminta dan akan menggunakan APBD untuk klaim pelayanan kesehatan masyarakat.


Direktur RSIS dr Endang Puspitowati SpTHT mengatakan, sejak bupati mengirimkan surat dan meminta BPJS membuka P-Care, BPJS langsung membuka kerjasamanya lagi. “Untuk klaim sebelumnya dibayar APBD,” kata dia. 


Dikatakan, BPJS hanya membuka P-Care dan belum memberikan pernyataan kalau kembali menerima klaim dari RSIS. “Kalaupun nanti klaimnya tidak dibayar BPJS, tapi bupati sudah siap membayarnya dengan APBD,” kata Endang. 


Saat ini, RSIS sudah menerima pasien rujukan dari berbagai faskes 1 dan 2 dari berbagai puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya.  


Kepala BPJS Kesehatan Gresik dr Tanya enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi. “Sudah dibuka (pelayanan sistem BPJS dengan RSIS,red),” ungkapnya. 


Sementara itu Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) dan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) mengggelar pertemuan menyikapi pemutusan kontrak kerjasama oleh BPJS. 


Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Bambang Wibowo menyebutkan yang pertama adalah bagi rumah sakit yang sudah melakukan akreditasi ulang namun hasilnya belum diumunkan oleh KARS maka tetap bisa melayani pelayanan BPJS Kesehatan. 


“Rumah sakit yang akreditasi ulang dan menunggu hasil pengumunan dapat memberikan pelayanan sesuai ruang lingkup manfaat jaminan kesehatan (JKN),” kata dia. 


Kedua bagi RS yang belum akreditasi namun sudah mendaftar ke KARS dan sudah mendapatkan tanggal, beberapa layanaan dengan BPJS Kesehetan tetap dijalankan. Layanan wajib di antaranya gawat darurat atau emergency. kemudian layanan yang sudah terjadwal rutin seperti hemodialisis, kemoterapi ataupun radiasi. (han/ris)

Editor : Administrator