GRESIK – DPRD Kabupaten Gresik telah menyelesaikan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2018. Hasilnya, ada 18 catatan yang diberikan dewan terhadap kinerja bupati. Wakil rakyat meminta agar bupati menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Nur Qolib mengatakan persoalan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menjadi perhatian utama kalangan dewan. Sebab, hampir seluruh OPD memiliki kinerja yang kurang maksimal.
“Salah satunya, terkait kinerja BBPKAD. Kami meminta Bupati mengevaluasi kinerja BPPKAD Kabupaten Gresik sebab efektifitas penerimaan daerah khususnya sektor pajak, retribusi dan hasil BUMD masih kurang maksimal,” ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, OPD juga tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Sehingga pihaknya mendorong agar bupati bisa menjaga performa OPD agar proyek infrastruktur bisa dikerjakan sesuai target.
“Kami meminta agar bupati tidak melakukan penundaan kegiatan secara sepihak. Sebab ini sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan,” tegasnya.
Ditambahkan, lemahnya kinerja OPD bisa dibuktikan dengan tingginya Silpa pada tahun anggaran 2018. Jumlahnya mencapai Rp 362 miliar. “Pemerintah tidak bisa beralasan karena perangkat LPSE bermasalah. Sebab, menurut kajian dewan persoalan utama ada di system manajerial pemerintah sendiri,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan pihaknya secara berkelanjutan bakal menelaah rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Kabupaten Gresik. “Rekomendasi ini akan dijadikan pertimbangan untuk pelaksanaan pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Ditambahkan, karena jumlah rekomendasinya yang cukup banyak pihaknya tidak bisa menjawab satu persatu. Semoga apa yang dibacakan pimpinan dewan tadi bisa didengar oleh Kepala OPD yang hadir sehingga bisa dilakukan tindaklanjut. “Ini perlu duduk bareng bersama OPD, nanti harus segera dilakukan,” imbuhnya. (rof/ris)
Editor : Administrator