GRESIK - Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disoroti kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Selain bantuan yang tidak sesuai, dewan juga menyoroti banyaknya jatah BPNT yang tidak bisa terserap.
Sejumlah anggota DPRD Gresik mencium aroma permainan dalam penyaluran BPNT. Salah satunya, seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik Hamzah Takim. Ia menemukan adanya ketidaksesuaian bantuan dengan harga yang dipatok. “Saya mendapatkan laporan warga setelah menerima bantuan beras dengan nominal Rp 100 ribu. Tetapi setelah dijual di toko ternyata harganya hanya Rp 60 ribu,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan terkait dengan asal beras yang dijual agen kepada para penerima manfaat. Pihaknya meminta agar beras tersebut diambil dari hasil panen petani Gresik. Jangan dari luar.
“Karena beras tidak mengambil dari petani sekarang harga jual panen merosot. Padahal, seharusnya program BPNT bisa mengurangi angka kemiskinan bukan menambah orang miskin,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda mempertanyakan terkait data 11 ribu jatah BPNT yang tidak tersalurkan. Pihaknya meminta agar Dinsos bisa melakukan perbaikan data. “Kami minta agar jatah 11 ribu bisa dialihkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Serta ada perbaikan data,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Koordinator TKSK Kabupaten Gresik Suwanto mengatakan, terkait dengan persoalan beras, pihaknya memastikan semuanya dari Gresik. Tidak ada yang mengambil dari luar penggilingan Gresik. “Kemarin dari Mojokerto saja kan tidak bisa masuk kesini,” ungkap dia.
Dikatakan, selama ini setiap kali ada keluhan terkait beras yang kondisinya jelas, pihaknya langsung merespon. Yakni dengan meminta ganti kepada agen. “Seperti contohnya di Duduk, ketika ada laporan berasnya jelas langsung diganti,” terangnya.
Ditambahkan, untuk data 11 ribu jatah BPNT yang tidak terserap pihaknya memang mengakui. Persoalannya memang karena data orang yang sudah meninggal, orang yang TKI tapi tidak diketahui keberadaannya masih masuk. “Makanya kami masih berusaha untuk mengajukan agar data tersebut diganti dengan warga miskin lainnya,” ungkap dia.
Sebagai catatan, peneriam BPNT di Kabupaten Gresik ada sekitar 93 ribu keluarga. Dengan rincian, 49 ribu merupakan penerima bantuan PKH dan sisianya 44 ribu merupakan non PKH. Namun, sejak penyaluran BPNT dilakukan lima bulan lalu yang terserap hanya 79 ribu. Sisanya 11 ribu tidak terserap. (rof/ris)
Editor : Administrator