SIDOARJO – DPRD Kabupaten Gresik menyoroti pembayaran hutang proyek 2018. Pasalnya, hingga akhir triwulan pertama tahun anggaran 2019 pembayaran hutang tersebut tak kunjung diselesaikan. Rencananya, persoalan ini akan kembali dibahas pada rapat pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi' AM mengatakan dari hasil koordinasi terakhir dengan Pemkab Gresik, baru 25 proyek 2018 yang sudah terbayar. Padahal, total hutang proyek 2018 ada 91 paket. "Masih ada 66 paket proyek 2018 yang masih belum dibayarkan," ujarnya.
Menurut dia, sesuai dengan komitmen awal Pemkab berjanji bakal melunasi hutang proyek 2018 sebelum triwulan pertama tahun anggaran 2019. Namun, ini sudah memasuki triwulan kedua hutang proyek masih belum juga selesai. "Kami akan kembali melakukan pembahasan terkait permasalahan ini," terang dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik Siswadi Aprilianto belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini. Saat dihubungi melalui telefon selulernya hanya terdengar nada deringnya saja.
Sebelumnya, Kepala DPU Kabupaten Gresik Gunawan Setiaji usai mengikuti rapat tersebut mengatakan, pihaknya akan segera memproses pergeseran anggaran 2019 untuk membayar proyek 2019. "Iya ada paket 2019 yang ditunda untuk membayar hutang 2018," ungkapnya.
Pihaknya mengakui jika pada tahun 2018 ada sekitar 91 paket baik lelang maupun non lelang yang belum terbayar. Nilainya mencapai Rp 27,9 miliar. "Iya ada sekitar 91 paket," imbuhnya. (rof/ris)
Editor : Administrator