Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Gresik menggandeng Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik. Keduanya bekerjasama membina peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SPSB) Gresik.
FIRMANSYAH-Wartawan Radar Gresik
PENYELENGGARAAN pembinaan itu diikuti pengurus di tingkat unit kerjanya (PUK). Mereka diajak memahami bersama mengenai hak dan kewajiban, hubungan industrial, serikat pekerja, fungsi dan aturan dalam pelaksanaan di lingkungan perusahaan.
“Komunikasi adalah kunci harmonisasi dalam hubungan industrial, PUK SP dan SB bersama anggotanya harus meningkatkan kapasitas. Serta kompetensinya dalam era persaingan menghadapi revolusi industri 4.0,” kata Kadisnaker, Ninik Asrukin.
Di tempat sama, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Gresik, Ahmad Fauzie Usman menuturkan, ada lima pelanggaran umum dilakukan dalam kepesertaan BPJS-TK.
Di antaranya perusahaan wajib belum mendaftar, perusahaan daftar sebagian (PDS) tenaga kerja, PDS Program BPJS Ketenagakerjaan, PDS Iuran, dan Piutang Iuran BPJS Ketenagakerjaan
“Pelanggaran-pelanggaran ini sangat merugikan hak tenaga kerja. Ketika tenaga kerja mengalami risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian dan hari tua, layanan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan akan terhenti. Aturan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggarnya,” paparnya.
Fauzie berharap Serikat Pekerja dan Serikat Buruh turut berperan aktif dalam memperjuangkan hak pekerja terkait Jaminan Sosial. Serta meminta apabila terjadi pelanggaran aturan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilaporkan untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Petugas Pemeriksa dengan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan.
“Kami dengan senang hati menerima informasi terkait penyelenggaraan jaminan sosial yang ada di Kabupaten Gresik,” tegas Fauzie. (*/ris)
Editor : Administrator