GRESIK - Maraknya proyek infrastruktur yang mengalami kemoloran, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gresik bakal memperketat pengawasan. Salah satunya, dengan membuat aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJaki).
Penerapan aplikasi ini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan proyek. Selain pengawas DPU, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengawasan. Kepala Bidang (Kabid) Bina Jasa Konstruksi DPU Kabupaten Gresik Imam Basuki mengatakan aplikasi SIPJaki masih dalam proses pembuatan. Pihaknya berharap pada tahun 2020 aplikasi ini sudah bisa difungsikan. “Tahun ini kami buat, kalau tidak ada kendala tahun depan sudah bisa digunakan,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya aplikasi ini proses pengawasan proyek memang menjadi lebih mudah. Sebab, seluruh kontraktor diwajibkan untuk melakukan updating proses pelaksanaan pekerjaan. “Jadi setiap minggu mereka harus membuat laporan sejauh mana proses pekerjaan proyek serta menampilkan foto pekerjaan,” ungkap dia.
Dikatakan, selain bisa mempermudah pengawas dan konsultas proyek, masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Sebab, masyarakat juga bisa mengakses aplikasi ini. Meskipun tidak bisa melihat seluruh data terkait proyek tersebut. “Jadi nanti diaplikasi ini juga menampilkan jenis proyek, kontraktor pelaksana, konsultan pelaksana, anggaran hingga batas waktu pekerjaan,” terangnya.
Ditambahkan, aplikasi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) 2/2017 tentang Jasa Konstruksi. “Jadi nanti pelaksanaan proyek bisa lebih transparan dan masyarakat bisa tahu secara langsung bagaiamana prosesnya,” imbuh dia.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana mengaku sangat mendukung rencana tersebut. Sehingga, proses pelaksanaan pekerjaan infrastruktur bisa lebih mudah diawasi. “Jangan sampai anggaran proyek yang mencapai ratusan miliar, tidak jelas penggunaannya,” terangnya. (rof/ris)
Editor : Administrator