GRESIK - Upaya Komisi I DPRD Kabupaten Gresik untuk mengepras separo tunjangan tambahan penghasilan (TTP) PNS gagal terlaksana. Terbukti, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gresik 2019 anggaran TTP masih diangka Rp 88 miliar. Jumlah ini hanya turun Rp 9,8 miliar dari total anggaran Rp 98 miliar yang diajukan Pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi' AM membenarkan hal tersebut. Sesuai dengan kesepakatan TTP PNS Kabupaten Gresik masih diangka Rp 88 miliar. "Iya tidak ada perubahan untuk TTP yang diterima PNS di Kabupaten Gresik," ujarnya.
Menurut dia, pengeprasan Rp 9,8 miliar itupun hanya anggaran yang selama ini memang tidak terserap. Sebab, untuk TTP setiap tahun memang tidak mungkin terserap 100 persen. "Ada sejumlah syarat yang ditetapkan agar PNS bisa menerima PNS dan syarat itu tidak mungkin terpenuhi 100 persen," ungkap dia.
Salah satu syarat penerimaan TTP adalah berdasarkan absensi dari pegawai sendiri. Serta penilaian kinerja mereka yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik. "Jadi meskipun dipotong Rp 9,8 miliar tidak merubah penerimaan PNS," katanya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Gresik ngotot untuk melakukan pengeprasan separo dari anggaran TTP PNS. Rencana tersebut telah beberapa kali dibahas dalam forum rapat komisi. "Kami memang berencana melakukan pengeprasan separo anggaran TTP sekitar Rp 40 miliar," ujar Ketua Komisi I Edi Santoso beberapa waktu lalu.
Alasan pengeprasan tersebut, lanjut dia, lantaran TTP yang diterima PNS di Gresik dianggap terlalu besar. Bahkan, lebih besar dari kota-kota lain yang ada di Jawa Timur. "Selain itu kami menilai pemberian TTP yang sebegitu besar tidak menambah baik kinerja PNS," imbuh dia. (rof)
Editor : Administrator