GRESIK – Pengembang perumahan di Kabupaten Gresik kini tidak bisa lari dari tanggungjawabnya untuk menyedikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Sebab, DPRD Gresik berencana membuat peraturan daerah (perda) yang spesifik mengatur terkait PSU perumahan. Salah satunya, terkait dengan penyediaan lahan makam untuk warga perumahaan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Gresik Asroin Widyana mengatakan selama ini terkait ketentuan rinci luasan PSU tidak diatur dalam perda. Sekarang pihaknya sedang menyusun perda baru terkait aturan luasan PSU tersebut. “Ini sedang kami bahas melalui pansus,” ujarnya.
Menurut dia, salah satu yang menjadi soroton kalangan dewan yakni terkait banyaknya perumahan yang tidak memiliki lahan makam. Ada juga perumahan yang berlokasi di Cerme tapi lahan makamnya di Bungah. “Inikan tidak masuk akal. Jelas merugikan konsumen yang membeli rumah tersebut,” ungkap dia.
Di dalam aturan baru yang tengah dibahas, nantinya pengembang perumahan diwajibkan menyedikan lahan makam 2 persen dari total lahan perumahan. Kalau tidak dilakukan maka pemerintah jangan memberikan izin membangun. “Kalau sudah ada perdanya pengembang tidak bisa lagi beralasan,” tegasnya.
Selain terkait lahan makam, dalam aturan baru tersebut juga mengatur total luasan lahan PSU. Misalnya, untuk lahan perumahan seluas 20-40 hektar lahan PSU yang harus disiapkan mencapai 40 persen dari jumlah lahan tersbeut. “40 persen ini terbagi menjadi berbagai jenis. Ada yang untuk makam, taman serta sarana penunjang lainnya,” ungkap dia. (rof/ris)
Editor : Administrator