KOTA – Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik memastikan tidak akan menunjuk salah satu wakil ketua menjadi pelaksana Ketua DPRD Gresik. Meskipun, di dalam tata tertib (tertib) ada pasal yang mewajibkan penunjukan tersebut. Mereka beralasan hingga saat ini tidak ada tafsir jelas terkait ketentuan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Gresik Moh Syafi' AM mengatakan memang sesuai tatib harusnya ada penunjukan pelaksana tugas Ketua DPRD Gresik. Tapi pihaknya memastikan aturan ini tidak bisa dilaksanakan. "Dalam tatib tersebut tidak dijelaskan siapa yang akan menunjuk pelaksana tugas Ketua DPRD. Terus bagaimana kami menentukannya," ujarnya.
Apakah penunjukan tersebut cukup dengan rundingan antar pimpinan atau harus melalui kesepakatan seluruh anggota dewan. Ini yang tidak disebutkan dalam aturan tatib tersebut. "Makanya kami akhirnya menyepakati tidak menunjuk pelaksana tugas. Sebab, sesuai prinsip, pimpinan dewan bekerja kolektif kolegial," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah menilai penunjukan pelaksana tugas tidak begitu diperlukan. Sebab, pihaknya yakin dalam waktu dekat ketua yang baru akan segera ditetapkan. "Kami kira waktunya tidak terlalu lama. Jadi kami menunggu saja," kata dia.
Terpisah, Ketua DPD Golkar Gresik Ahmad Nurhamim memastikan hingga saat ini rekomendasi dari DPP belum turun terkait siapa yang akan mengisi jabatan Ketua DPRD Gresik. Sedangkan untuk surat usulan sudah dikirimkan DPD Golkar Gresik ke DPP. "Belum turun," ujarnya singkat.
Sebagai catatan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018 pasal 36 ayat 4 disebutkan jika Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif. (rof/ris)
Editor : Administrator