KEBOMAS – Penanganan banjir Kali Lamong di Gresik Selatan tampaknya bakal menemui jalan buntu lagi. Kali ini, rencana DPRD Gresik menyiapkan anggaran untuk normalisasi Kali Lamong ditolak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik.
DPU Gresik beralasan penanganan banjir Kali Lamong tidak bisa dilakukan dengan sembrono. Sebab, kewenangan normalisasi Kali Lamong ada ditangan Pemerintah Pusat. "Kami masih perlu melakukan kajian bersama dewan terkait rencana tersebut," ujar Kepala DPU Kabupaten Gresik Gunawan Setiaji.
Menurut dia, pihaknya tidak mau program tersebut nantinya malah menimbulkan masalah. Sebab, sudah dipastikan itu bukan wewenang pemerintah kabupaten. "Tidak bisa sembrono untuk melakukan penanganan. Kami tidak mau ada masalah nanti," ungkap dia.
Selain itu, pihaknya juga perlu melihat desain pembangunan yang akan dilakukan pemerintah pusat. Jangan sampai setelah nanti ditangani pemerintah daerah, ada pembangunan dititik yang sama dari pemerintah pusat. "Yang pasti, kami masih perlu melakukan kajian bersama," imbuh dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Moh Syafi' AM mengatakan pada RAPBD 2019 pihaknya memploting anggaran Rp 9,9 miliar untuk normalisasi Kali Lamong. Ini menindaklanjuti hasil konsultasi yang telah dilakukan di Kementerian PUPR. "Kementerian memperbolehkan kami menangani persoalan Kali Lamong," ujarnya.
Namun, sebelum ditangani harus ada permintaan izin kepada Kementerian PUPR. Izin tersebut nanti yang akan dijadikan landasan perbaikan menggunakan anggaran APBD. "Tapi sampai sekarang DPU Gresik tidak juga berkirim surat," imbuh dia. (rof/ris)
Editor : Administrator