KOTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dibuat mencak-mencak oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola hibah. Salah satunya Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik. Bagaimana tidak, akibat keterlambatan perubahan peraturan bupati (perbup), honor untuk guru non K2 terancam tidak cair.
Rapat Banggar tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait. Mulai Bappeda, Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan serta sejumlah OPD dilingkungan Pemkab Gresik.
Wakil Ketua Banggar DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan dari hasil rapat tersebut sudah jelas kinerja OPD sangat lemah dan terkesan meremehkan pekerjaan. Terbukti, hingga Agustus perubahan perbub honor guru non K2 belum juga dilakukan. “Kalau seperti ini hobor guru non K2 dipastikan tidak bisa cair,” ujarnya.
Persoalan ini ada pada koordinasi antar OPD. Yakni Dispendik, Bagian Pembangunan serta Bagian Hukum. Dispendik mengaku sudah menyerahkan revisi perbup kepada Bagian Pembangunan sejak April. Kemudian Bagian Pembangunan mengaku sudah menyerahkan kepada Bagian Hukum.
“Tapi Bagian Hukum mengaku belum menerima berkasnya, ini terus bagaimana,” ungkapnya.
Dikatakan, pihaknya tidak mau tahu, pemerintah harus mencari cara agar honor untuk guru non K2 tetap bisa dicairkan. “Kami minta mereka mencarikan solusinya. Karena ini murni kesalahan mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Subbagian Program dan Pelaporan Dispendik Gresik Rony AP mengatakan pencairan honor guru non K2 masih menunggu revisi perbup. Pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Bagian Pembangunan. “Masih menunggu perbup,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Edi Hadi Siswoyo mengatakan pihaknya hingga detik ini belum menerima berkas perubahan perbup honor guru non K2. Dan sesuai aturan perbup tersebut tidak bisa berlaku surut. “Belum ada. Sampai saat ini saya belum menerima berkasnya,” ungkapnya. (rof/ris)
Editor : Administrator