SOROTAN Komisi III DPRD Kabupaten Gresik terkait sistem penunjukan langsung (PL) untuk proyek pembangunan Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas ditanggapi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gresik. Mereka berdalih penggunaan sistem penunjukan langsung lantaran nilai anggarannya di bawah Rp 200 juta.
Kepala DPU Kabupaten Gresik Gunawan Setiaji mengatakan untuk PL proyek pembangunan Kantor Kelurahan Ngargosari hanya dianggarkan Rp 200 juta. Dan untuk nilai kontraknya hanya Rp 198 juta. “Untuk nilai di bawah Rp 200 juta tidak bisa dilakukan lelang makanya kami pilih PL,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, memang pada awalnya pembangunan kantor kelurahan tersebut dianggarkan Rp 400 juta pada tahun 2017 lalu. DPU juga sudah melakukan lelang. Namun, kontraktor pemenang lelang hanya mampu menyelesaikan separuh pekerjaan saja. “Kami sudah lakukan blacklist terhadap kontraktor tersebut,” ungkap dia.
Dikatakan, akibat tidak selesai pembangunan tersebut maka pihaknya kembali menyiapkan anggaran pada tahun 2018. Karena sudah separuh jalan maka pihaknya hanya menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 juta. “Kan tinggal separuh saja, jadi tidak full seperti pada tahun 2017 lalu,” terang dia.
Ditambahkan, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan kontraktor pada 2017 adalah plafon dan lantai. “Jadi untuk PL-nya hanya menyelesaikan dua pekerjaan tersebut,” pungkas dia.
Sebelumnya, Proyek pembangunan Kantor Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas disoroti Komisi III DPRD Gresik. Komisi yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini menemukan fakta jika proyek senilai Rp 400 juta ini tidak melalui lelang, melainkan penunjukan langsung (PL).
Ditambahkan, pihaknya malah menemukan ada pekerja di lokasi proyek tersebut. Saat dikonfirmasi kepada DPU ternyata ada PL untuk meneruskan proyek pembangunan Kantor Kelurahan Ngargosari tersebut. “Inikan aneh, seharusnya dilelang lagi. Kenapa kok di PL,” terangnya. (rof/ris)
Editor : Administrator