KOTA-Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menambah luas kantor gagal terlaksana. Ini setelah rencana pembelian lahan di sisi barat gedung wakil rakyat itu tidak mencapai kesepakatan. Pemilik lahan menolak harga appraisal yang telah ditetapkan Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik.
Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik Achmad Nurudin mengatakan pembebasan lahan di sisi barang gedung dewan tidak bisa dilanjutkan. Sebab, harga appraisal yang ditetapkan pihak ketiga tidak disepakati pemilik lahan. “Sudah kami hentikan karena tidak ada kata sepakat terkait harganya,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, dari perhitungan appraisal, lahan yang sekarang berupa ruko itu dihargai Rp 2,5 miliar. Namun, pemilik lahan meminta harga pembelian Rp 4 miliar. “Sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan pemilik lahan namun tetap tidak ada kata sepakat,” terang dia.
Selain sisi barat gedung dewan, Dinas Pertanahan juga gagal melakukan pembebasan lahan di sisi barat Dispendukcapil. Penyebabnya sama, pemilik lahan tersebut meminta harga di atas appraisal. “Sama, pemiliknya minta harga tinggi,” ungkapnya.
Dikatakan, tahun ini Dinas Pertanahan mendapatkan tugas untuk melakukan pembebasan di tiga titik. Yakni, untuk perluasan gedung dewan, perluasan kantor pemda lama serta pembangunan IPAL di Kedamean.
“Untuk anggarannya sendiri kami sudah menyiapkan Rp 15 miliar,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan memang ada rencana untuk memperluas gedung dewan. Untuk lokasi pembangunan rencana akan dilakukan di sisi barat kantor yang ada saat ini.
“Untuk opsi pindah di Jalan dr Wahidin Sudiro Husodo sudah kami hapus. Jadi kami maksimalkan kantor yang di Jalan Wachid Hasyim,” ujarnya. (rof/jee)
Editor : Administrator