Menteri Nasir Imbau PTN Verifikasi SKTM

Administrator • Dipublikasikan Kamis, 12 Juli 2018 | 22:34 WIB
Menteri Nasir Imbau PTN Verifikasi SKTM
Menteri Nasir Imbau PTN Verifikasi SKTM



SURABAYA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengimbau agar PTN waspada dan lebih teliti saat menerima calon mahasiswa baru (camaba) yang mendaftar di jalur bidikmisi.  Hal ini menyusul masih adanya oknum yang menggunakan atau menyodorkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) aspal (asli tapi palsu). "Kalau seperti itu tidak cukup hanya menggunakan SKTM saja, harus ada survey dari tim verifikasinya dari kampus," tutur Nasih saat ditemui di Universitas Airlangga Kampus C, Rabu (11/7).


Bidikmisi adalah jalur bagi anak yang kurang mampu dan harus tepat sasaran sesuai dengan ketentuan setiap PTN. Jika tidak sesuai dengan peraturan atau jatah yang ditentukan akan berdampak buruk dalam dunia pendidikan. Selain itu penyalahgunaan SKTM otomatis merampas hak pendidikan bagi camaba yang kurang mampu dari segi finansialnya.


“Kalau ada yang masuk PTN pakai SKTM pastinya akan lebih ketat, tidak begitu saja bisa masuk PTN kita nilai kelayakannya,” kata Nasir.


Mohamad  Nasir yang juga pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Diponegoro, Semarang, dirinya menceritakan hampir di kelabuhi oleh salah satu camaba yang mendaftar ke PTN tersebut menggunakan jalur bidikmisi. Ternyata setelah tim verifikasi melakukan kroscek di lokasi tempat tinggal camaba, tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. “Harus didatangi kerumahnya, ini pengalaman saya, waktu itu dia pura-pura ke kampus pakai pakaian kaos layaknya orang kurang mampu. Lalu camaba itu megajukan SKTM, setelah di cek oleh tim ternyata rumahnya ada dua mobil yang terparkir dan rumahnya mewah. Nah ini yang perlu di hati-hati,” jelasnya.


Sekali lagi Nasir menegaskan, hal tersebut tidak boleh terjadi lagi dalam pendaftaran di universitas lain. Pastinya yang mendaftar menggunakan SKTM palsu akan dikenakan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang lebih tinggi sesuai dengan kemapuannya, dan ketentuan universitas. “Jadi tim verifikasi di setiap universitas harus kroscek ulang, Insya’ Allah akan tepat sasaran jika dilakukan dengan baik, dan masyarakat dapat menerima haknya. Kalau tidak sesuai pastinya rektor yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (gin/rtn)

Editor : Administrator