HARAPAN Bupati Gresik Sambari Halim Radianto megelola lahan eks tambang Semen Gresik yang mangkrak tertunda. Ini setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW gagal diselesaikan. Penyebabnya, hingga kini rekomendasi dari gubernur serta peta dari kementrian tak kunjung didapatkan.
Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib mengatakan karena Ranperda tentang Perubahan Perda 8/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RT/RW) berpotensi tak bisa disahkan, maka rencana bupati untuk mengelola bekas tambang tak bisa dilaksanakan.
“Ya jelas tidak bisa, dasarnya kan perda ini, kalau eksekutif tak kunjung melengkapi berkasnya maka tidak bisa disahkan,” ujarnya.
Menurut dia, waktu yang telah disediakan bagi 3 pansus untuk melakukan pembahasan maupun study banding dan konsultasi sudah habis. “Dalam rapat Banmus (Badan Musyawarah) sudah disepakati, ranperda dalam prolegda tahun 2018 tahap I harus diselesaikan pada bulan Juli ini,” ungkap dia.
Menurut politisi PPP ini, ada 2 buah ranperda yang telah dibahas dan berpotensi tak dapat disahkan. Yakni Ranperda tentang Perubahan Perda No 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RT/RW) Gresik tahun 2010 – 2030 serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah.
“Sebenarnya, Ranperda tentang Perubahan RT/RW Gresik tahun 2010 – 2030, sangat diperlukan. Tetapi, persyaratan administrasinya belum terpenuhi yakni rekomdasi dari propinsi dan peta geoficial dari BIG. Kita tak mau bertentangan dengan pusat maupun propinsi,” tandas dia.
Karena waktu bagi 3 pansus DPRD Gresik sudah habis, lanjut Nur Qolib, maka pimpinan DPRD Gresik berinisiatif akan melakukan penelusuran penyebab administrasi yang seharusnya menjadi kewajiban dari eksekutif untuk melengkapi. Termasuk, melakukan penelurusan ke BIG (bagian informasi geoficial) maupun persetujuan substansi dari BKPRD Propinsi Jawa Timur.
“Kami yang akan melakukan penelusuran penyebabnya kenapa tak mendapat rekom geoficial atau peta itu,” imbuh dia. (rof/ris)
Editor : Administrator