perempuan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Gresik sangat terbuka lebar. Pasalnya, DPRD Gresik berencana memasukkan aturan keterwakilan perempuan dalam BPD. Saat ini, aturan tersebut masih dibahas Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Gresik.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Gresik, Sujono menjelaskan, untuk keanggotaan BPD akan mengalami perubahan dari sebelumnya. Antara lain meliputi terkait jumlah dan keterwakilan di wilayah masing-masing.
Dari segi jumlah keanggotaan akan berkurang. Paling sedikit antara 5 dan paling banyak 9 orang. "Selain itu, anggotanya harus ada keterwakilan minimal satu di setiap wilayah (pedukuhan, red) dan satu perempuan," paparnya, kemarin.
Selanjutnya, dapat diketahui bahwa peraturan daerah (perda) tentang BPD menjadi prioritas. Dalam waktu secepatnya, perda usulan Pemkab Gresik tersebut harus tuntas dan disahkan.
“Dari sini, kami juga mencoba memasukkan unsure perempuan dalam keanggotaan. Sebab, salama ini BPD selalu diisi dari kalangan laki-laki saja,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan kebutuhan memang sangat mendesak. Sebab kaitannya dengan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada tahun 2019 mendatang. "Kebetulan tahun 2019 nanti di Kabupaten Gresik ada pilkades serentak. Jadi membutuhkan panitia dan harus dibentuk enam bulan sebelum pelaksanaan pilkades dimulai," tandasnya. (rof/ris)
Editor : Administrator