Marak Aset BUMN Mangkrak, DPR RI Turun Tangan

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 12 Juni 2018 | 19:25 WIB
Marak Aset BUMN Mangkrak, DPR RI Turun Tangan
Marak Aset BUMN Mangkrak, DPR RI Turun Tangan



Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk mengambil alih pengelolaan lahan eks tambang milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai mendapat titik terang. Kemarin, Komisi VI DPR RI menyatakan sepakat. Terkait rumitnya pelepasan aset, nanti mereka bakal memanggil Kementrian BUMN.


Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D Syaichu mengatakan terkait rumitnya pengambilalihan pengelolaan aset milik BUMN yang sudah mangkrak memang banyak dilaporkan pemda disejumlah tempat. "Termasuk dari Gresik. Akan kami tindaklanjuti," ujarnya, kemarin.


Menurut dia, selama pemanfaatan aset tersebut untuk menambah pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat kenapa dilarang. Prinsip BUMN dibentukkan untuk hal itu. "Kalau seperti inikan aneh. Padahal aset tersebut juga sudah tidak perpakai," kata dia.


Ditambahkan, pihaknya akan memanggil kementrian BUMN dan perusahaan di bawahnya. Sehingga bisa ditemukan solusi terbaik untuk pengelolaan aset tanah mangkrak milik BUMN. "Nanti kami fasilitasi dengan memanggil sejumlah pihak terkait," pungkas dia.


Sebelumnya, DPRD Gresik dan Pemkab Gresik berencana untuk mengelola aset lahan eks tambang yang tidak terpakai. Namun, selama ini peminjaman aset tersebut selalu gagal lantaran adanya ketentuan dari kementrian BUMN. "Di wilayah Gresik, Kebomas dan Manyar saja ada 350 hektar eks tambang yang belum direklamasi," ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Moh Syafi AM.


Sehingga, lanjut dia, pihaknya bersama Bupati berencana memanfaatkannya untuk wisata atau yang lainnya. Sebab, lahan tersebut sudah tidak mungkin di reklamasi. "Sudah tidak mungkin. Mau ditutup pakai apa. Bukit Surowiti saja tidak cukup," tegasnya. (rof/ris)

Editor : Administrator