Kepala Daerah Harus Surati Ketua Dewan Cairkan THR ASN

Administrator • Dipublikasikan Kamis, 7 Juni 2018 | 21:13 WIB
Kepala Daerah Harus Surati Ketua Dewan Cairkan THR ASN
Kepala Daerah Harus Surati Ketua Dewan Cairkan THR ASN


SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo menyarankan agar kepala daerah menginisiasi penganggaran untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).  Pakde Karwo, sapaan akrabnya, memberikan masukan agar bupati/wali kota mengajukan anggaran.


Pakde Karwo mengatakan, tidak bisa jika THR dialokasikan secara mendadak pengunaan uang negara harus melalui aturan yang ada. Jika pemkot/Pemkab tidak menganggarkan sejak awal pembahasan APBD, maka solusinya hanya satu.


“Bisanya hanya satu. Dia (kepala daerah,Red) menulis surat kepada pimpinan dewan bahwa dia menggunakan anggaran mendahului dari perubahan anggaran,” ujar Pakde Karwo, Rabu (6/6).


Gubernur kelahiran Madiun itu melanjutkan, dalam hal penganggaran THR ini kepala daerah yang harus menginisiasi perubahan anggaran dalam APBD. Dengan berkirim surat kepada ketua DPRD, yang bermaksud mendahului sebelum perubahan anggaran.


“Ya kepala daerahnya yang ajukan. Tidak bisa (kalau kepala daerahnya tidak ajukan,Red),” jelasnya.


Sementara terkait penganggaran THR di Lingkungan Pemprov Jatim, Pakde Karwo mengaku bahwa tidak ada masalah mengenai beban fiskal ini. Diungkapkannya bahwa anggaran terkait THR sudah disiapkan. “Kita sudah anggarkan tiap tahun di OPD (organisasi perangkat daerah) itu menjadi bagian. Jadi kami sudah punya tradisi bahwa Hari Raya seperti ini disisihkan,” sebutnya.


Maka dari itu, lanjutnya, ketika turun kebijakan mengenai pemberian THR dibebankan pada pemerintah daerah tidak kebingungan. Pasalnya, Pemprov menggunakan telah meletakkan di masing-masing OPD. 


Dibagian lain, pemberian THR bagi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya hingga saat ini masih tarik ulur. Wali kota Surabaya Tri Rismaharini siap mengajak DPRD Surabaya untuk membahas masalah pencarian THR bagi ASN.


Wali kota yang akran disapa Risma ini mengaku, pembahasan THR ASN dengan DPRD untuk menyamakan visi dan misi terkait anggaran yang nantinya dibutuhkan dari APBD. Pembahasan tersebut akan menentukan pemberian THR yang telah disetujui oleh Kementrian Keuangan. “Kita akan bahas nanti,” ujarnya.


Menurutnya, pembayaran THR kepada ASN membebani APBD. Karena itu, akan dibahas lebih lanjut karena anggaran tersebut tentu sangat diharapkan oleh ASN. Pemberian THR juga diberikan secara merata yang saat ini tidak ada dalam APBD 2018.


Selama ini pembayaran gaji pokok ASN Pemkot Surabaya senilai Rp 64 miliar setiap bulan. Jumlah tersebut belum termasuk tunjangan bagi ASN. Karena itu, pemberian THR juga akan memberikan anggaran yang besar terhadap APBD.


Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, dengan nilai APBD Surabaya yang mencapai Rp 9 triliun, sebenarnya Pemkot Surabaya mampu untuk memberikan THR bagi ASN-nya. Hal tersebut tergantung kebijakan dari walikota untuk memberikan THR. “APBD kita besar tetapi ya harus jelas nanti terkait usulan pemberian THR,” ucapnya.


Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, DPRD Surabaya mendukung jika pemberian THR tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, juga harus dirapatkan melalui Badan Anggaran dan disetujui. “Jika wali kota setuju tidak ada masalah,” pungkasnya.

Editor : Administrator
pemkot surabaya