PEMBAHASAN Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bakal molor. Ini terjadi lantaran sejak awal diusulkan Pemkab Gresik sejumlah fraksi telah mencuim aroma tak sedap dalam perubahan itu. Sehingga, anggota dewan tidak mau gegabah dalam menyelesaikan ranperda ini.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RTRW DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan terkait pembahasan Ranperda RTRW memang tidak mungkin selesai dalam waktu dekat. Namun, pihaknya membantah jika ini lantaran adanya banyak kepentingan yang masuk. “Masih ada syarat yang belum terpenuhi,” ujarnya.
Menurut dia, ada peta yang seharusnya dilampirkan tidak ada. Sehingga, pihaknya bersama anggota yang lain memutuskan untuk meminta tambahan waktu pembahasan ranperda ini. “Ada beberapa dokumen yang belum dipenuhi termasuk peta tersebut,” terang dia.
Dikatakan, memang dalam pembahasan Ranperda ini muncul perdebatan terkait banyaknya bangunan yang telah terlanjur menyalahi tata ruang. Apakah RTRW-nya yang akan dirubah mengikuti kondisi atau kondisinya yang akan dikembalikan sesuai RTRW. “Sempat muncul, dan belum ada keputusan final,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Gresik Faqih Usman mengatakan perubahan RTRW ini sudah sangat terlambat. Akibatnya, banyak bangunan yang telah menyimpang dari tata ruang yang ada.
“Pada momentum perubahan Peraturan Daerah ini harus dijauhkan dari niat tidak baik Pemerintah Daerah untuk pemutihan (melegalkan) terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang selama ini,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Faqih Usman, pihaknya meminta tim peninjauan kembali RTRW dari Pemkab Gresik untuk melaporkan kepada dewan terkait jumlah bangunan yang telah menyimpang dari RTRW. “Ini harus jelas sehingga semuanya tahu,” terang dia. (rof/ris)
Editor : Administrator