Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Gresik menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Kerjasama itu untuk menindak perusahaan yang tidak patuh dan melanggar ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gresik, Ahmad Fauzie Usman mengatakan, piutang iuran BPJSTK adalah piutang negara. Sebab, ada kewajiban perusahaan untuk melunasi iuran dan terdapat hak pekerja atau karyawan terhadap piutang tersebut. Untuk itu, pihaknya butuh bantuan dari lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk menengakkan aturan, dalam hal ini kejaksaan.
Ditambahkan, sebagai Badan Hukum Publik, BPJSTK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang tidak patuh. Ini sesuai dengan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
“Prosedur pemeriksaan terhadap perusahaan ini diantaranya, pemberitahuan melalui surat, kemudian kunjungan dan sosialisasi. Setelah itu apabila tidak ada respon kami limpahkan ke kejaksaan,” kata Fauzi.
Hingga Mei 2018 ada tunggakan sekitar Rp 3,5 miliar dari 192 piutan iuran. Sedangkan yang berhasil tertagih hanya sekitar Rp 1,8 miliar dari 104 perusahaan.
Ditempat sama, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Pandu Pramoe menegaskan, teknis penyelesaian kasus ketidakpatuhan ini dilakukan dengan cara pemanggilan perusahaan oleh kejaksaan.
“Ketika ada karyawan perusahaan yang menunggak iuran dan karyawan perusahaan mengalami resiko atas pekerjaannya, maka BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat memproses ganti rugi atas resiko tersebut dan tentu ini sangat merugikan karyawan,” kata Pandu.(fir/ris)
Editor : Administrator