KOTA – Penghapusan izin Hinderordonnantie (HO) atau izin gangguan mendapat kritikan tajam dari kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Pasalnya, dengan hilangnya ketentuan ini wakil rakyat khawatir kepentingan masyarakat tidak lagi diakomodir para pengusaha. Sehingga, mereka mempertanyakan apakah syarat ini tetap bisa diberlakukan atau tidak.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan, keberadaan izin HO sangat penting. Sebab, izin ini menyangkut perlindungan yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat yang berlokasi di tempat pendiriaan pabrik atau tempat usaha lainya. “Dengan adanya izin ini maka pengusaha wajib memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.
Menurut dia, jika izin ini benar-benar dihapus pihaknya khawatir pengusaha tidak lagi memetingkan kenyamanan masyarakat. “Ini bisa saja terjadi, soalnya mereka sudah tidak memerlukan persetujuan masyarakat sesuai ketentuan izin HO,” kata dia.
Ditambahkan, meskipun ketentuannya dihapus pihaknya meminta agar ketentuan izin ini tetap diberlakukan. Namun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk mencari solusi masalah ini. “Kami ingin tahu apakah DPM-PTSP sudah mencari solusinya atau belum,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala DPM-PTSP Kabupaten Gresik Mulyanto mengatakan terkait penerapan izin HO sudah tidak bisa lagi dilakukan. Sebab, aturan terkait izin HO sendiri sudah dihapus. “Ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 19/2017 tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin gangguan di daerah,” ungkap dia.
Ditambahkan, bentuk perlindungan kepada rasa nyaman dan aman kepada masyarakat bisa dilakukan dengan memaksimalkan izin lingkungan. Sehingga, kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan bisa tetap dilakukan. “Nanti izin lingkungan yang bisa dimaksimalkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” imbuhnya. (rof/ris)
Editor : Administrator