Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik terus mempersiapkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) 2018. Kemarin, DPRD Gresik menggelar paripurna penetapan usulan dari Legislatif dan Eksekutif untuk pembahasan tahap pertama. Pada tahap ini, akan dibahas 8 ranperda.
Lima ranperda inisiatif dari DPRD Kabupaten Gresik di antaranya, Ranperda tentang Izin Usaha Tempat Makan, Ranperda Perubahan tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, Ranperda tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Ranperda tentang Sistem Penyelenggaran Perlindungan Anak serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah.
Kemudian, untuk tiga ranperda inisiatif dari Pemkab Gresik di antaranya, Ranperda Perubahan tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Ranperda Perubahan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gresik tahun 2010-2030.
Ketua Badan Pembentukan (Bapem) Perda DPRD Gresik Drs Mubin mengatakan usulan 5 ranperda ini telah melalui proses pembahasan di internal DPRD Kabupaten Gresik. Sehingga, diharapkan, 5 ranperda ini bisa diselesaikan dengan baik. “Usulan 5 ranperda ini telah diberikan alasan yang cukup kuat sehingga perlu dibahas pada tahun 2018 ini,” ujarnya.
Salah satunya, terkait dengan perubahan PBB perdesaan dan perkotaan. Menurut dia, ranperda ini diusulkan dalam rangka menyesuaikan dinamika yang berkembang mengenai nilai jual objek pajak. Dengan penyesuaian ini diharapkan bisa meningkatkan PAD guna kesejahteraan masyarakat.
“Selain itu, perubahan ini juga dilakukan untuk memberikan kepastian tentang program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan perlindungan atas bangunan cagar budaya. Sehingga, pemerintah dapat memberikan insentif kepada pemilik lahan/bangunan berupa keringanan pajak bumi dan bangunan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Moh Qosim mengatakan terkait usulan perubahan retribusi izin tertentu dilakukan lantaran adanya perubahan aturan. Di antaranya terkait pencabutan retribusi izin gangguan serta perubahan kewenangan izin perikanan. “Maka perda yang lama sudah tidak ada dasar hukumnya, sehingga perlu ada perubahan,” ungkap dia.
Sedangkan terkait dengan Ranperda tentang BPD perlu dilakukan pencabutan dan pembuatan perda baru lantaran yang lama sudah tidak sesuai aturan yang ada. “Untuk Ranperda tentang RTRW memang sesuai aturan harus dilakukan peninjauan minimal satu kali dalam lima tahun,” imbunnya. (rof/adv)
Editor : Administrator