Gubernur Tolak 2 Ranperda Gresik

Administrator • Dipublikasikan Senin, 7 Mei 2018 | 20:02 WIB
Gubernur Tolak 2 Ranperda Gresik
Gubernur Tolak 2 Ranperda Gresik



KOTA – Upaya DPRD Kabupaten Gresik untuk mengatur kontraktor agar memiliki Wajib Pajak (WP) di Gresik serta pengelolaan kekayaan milik desa gagal terlaksana. Ini setelah rancangan peraturan daerah (ranperda) yang telah mereka godok sepanjang tahun 2017 lalu ditolak Gubernur Jawa Timur (Jatim).


Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah mengakui kalau hasil fasilitasi kedua ranperda tersebut ditolak oleh Gubernur. Kedua buah ranperda usul prakarsa dari Komisi II DPRD Gresik  yang ditolak tersebut masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Gresik tahap I tahun 2017.


“Dan sudah selesai pembahasannya melalui panitia khusus (pansus) DPRD Gresik,” ujarnya.


Meski ranperda ditolak, sehharusnyaBupati Gresik segera menerbitkan peraturan bupati (Perbup). Khususnya, Perda tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa. Sebab, ini sangat dibutuhkan pemerintah desa.


“Harusnya segera dibuatkan perbup ketika hasil fasilitasi ditolak. Karena, saya disambati oleh pemerintahan desa untuk payung hukum ,”ungkapnya.


Dicontohkan, pemerintahan desa yang sudah menyewakan asetnya ataupun proses ruislag. Sehingga, mereka kebingungan dalam mencari payung hukum agar tak salah dalam melangkah.


“Banyak sekali, kepala desa di wilayah Gresik Utara yang mengeluh karena tak ada payung hukum ini. Ketika kami mendesak ke Bagian Hukum secara informal, tak ada tanggapan. Seharusnya, Pemkab Gresik peka dengan masalah itu. Tanpa kita minta seharusnya berinisitif menerbitkan perbup,” tandasnya.


Untuk itu, pimpinan DPRD Gresik mengirim surat secara resmi ke Bupati Gresik agar menerbitkan perbup pasca penolakan dua buah ranperda yang pembahasannya sudah final tersebut. “Surat sudah kami kirimkan ke Bupati Gresik agar diterbitkan perbup,” pungkasnya. (rof/ris)

Editor : Administrator
gresik