Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik akhirnya angkat tangan untuk menyelesaikan permasalahan pengisian perangkat di Kecamatan Duduksampeyan. Pasalnya, dewan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan terkait permasalahan tersebut. Sehingga, wakil rakyat meminta kepada para peserta untuk mengambil jalur lain.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Nur Qolib mengatakan untuk permasalahan pengisian perangkat di Kecamatan Duduk, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak. Sebab, dewan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. “Penyelenggaraan pengisian perangkat sepenuhnya menjadi kewenangan dari desa,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, peserta maupun pihak desa dipersilahkan mencari jalur lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa melalui jalur hukum atau jalur yang lainnya sesuai pemahaman para pihak. “Kami tidak menyuruh memilih jalur mana, yang jelas kami sesuai aturan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan,” kata dia.
Terkait dengan permasalahan penambahan nilai 4 yang dilakukan pihak ketiga, dewan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang ini salah, pihaknya meminta agar mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Silahkan digugat ke PTUN, ini ranahnya sudah ranah pengadilan,” ungkapnya.
Masih kata Nur Qolib, banyaknya persoalan yang muncul dalam pengisian perangkat desa menjadi perhatian dewan. Pihaknya bakal meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap peraturan bupati (perbup). “Nanti pasti akan kami lakukan evaluasi, sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi,” tegas dia.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Gresik Tursilowanto mengatakan pihaknya juga menyerahkan permasalahan ini kepada desa dan peserta. Sebab, kewenangan penuh ada di pemerintah desa. “Kami tidak bisa ikut campur terlalu dalam. Sebab, wewenang penuh ada di desa,” katanya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. (rof)
Editor : Administrator