Ribuan Warga Gresik Terancam Golput

Administrator • Dipublikasikan Senin, 9 April 2018 | 16:50 WIB
Ribuan Warga Gresik Terancam Golput
Ribuan Warga Gresik Terancam Golput

KEBOMAS – Ribuan calon pemilih di Kabupaten Gresik ternyata belum memiliki elektronik KTP (e-KTP). Padahal, e-KTP menjadi syarat wajib bagi calon pemilih untuk bisa melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka terancam kehilangan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Juni mendatang.


Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Gresik dan Dinas Kependudukan Sipil (Dispendukcapil) masih kebingungan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan catatan, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang masuk sekitar 908.540 ada 29.425 belum terekam di e-KTP.


Komisioner Panwaslu Gresik Maslukin Musdah mengatakan, jika proses ini dibiarkan akan mempersulit dalam proses pemilu mendatang. "Sangat menghambat, karena itu dinas terkait segera melakukan percepatan sebelum pemilu berlangsung," ungkapnya.


Menurut dia, sesuai aturan yang ada penyelenggara bisa dipidanakan jika tidak memenuhi hak pemilih untuk ikut mencoblos pada saat pemilihan mendatang. Sehingga, pihaknya meminta agar hal tersebut segera diselesaikan. “Bisa dipidanakan, makanya harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tersisa ini,” terang dia.


Ditambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk segera memproses ribuan pemilih yang belum memiliki e-KTP. Dari data Dispendukcapil dari 29 ribu tersebut saat ini tinggal 14 ribu. “Tapi kami masih terus melakukan pemantaun agar semua warga bisa memilih,” imbuhnya.


Terpisah, Kepala Dispendukcapil Gresik Soemarno saat dihubungi awak media mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik, terkait data DPS yang belum terekam e-KTP. Dia menjelaskan tetap mengikuti prosedur dalam tahapan pemilu. "Dalam koordinasi ada proses verifikasi data pemilih sampai waktu pemutaakhiran sehingga itu sesuai tahapan pemilu," jelasnya. 


Dari data calon pemilih yang belum terekam e-KTP, dia menjelaskan data tersebut sebenarnya sudah tersanding dan sinkron dengan data base kependudukan. Juga sebagian besar sudah tercetak. Sedangkan verifikasi lanjut dengan data yang belum tersandung data base hanya kisaran 10 persen. 


Selain itu, langkah yang Dispendik untuk mempercepat perekaman antara lain. Jemput bola mulai tanggal 9 April pada prioritas tempat, menginformasikan ke register terkait data nama yang belum tercatat di masing-masing desa, penambahan hari kerja dan pemantauan rekam di kecamatan untuk diterbitkan minimal suket. "Dalam waktu yang ditentukan dipastikan pekerjaan pendataan calon pemilih yang belum terekam e-KTP dipastikan selesai," pungkasnya. (rof/ris) 



 

Editor : Administrator