PROSES survei yang dilakukan tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gresik ternyata belum selesai dilakukan. Padahal, sesuai jadwal awal survey tersebut selesai dilaksanakan pada Rabu lalu. Penyebabnya, lantaran tim ahli memerlukan waktu untuk menyiapkan perangkat.
Kepala DPU Kabupaten Gresik Gunawan Setiaji mengatakan untuk rencana awal survey dilakukan pada Kamis pekan lalu batal dilaksanakan. Sebab, tim ahli meminta waktu untuk menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan. “Awalnya memang dilakukan pekan lalu dan Rabu kemarin selesai,” ujarnya.
Menurut dia, untuk jadwal yang baru tim ahli melakukan survey mulai Rabu kemarin hingga Jumat ini. Tetapi pihaknya belum mendapatkan laporan apakah sudah selesai atau belum. “Survei dilakukan sejak Rabu kemarin dan dijadwalkan selesai pada Jumat,” ungkap dia.
Dikatakan, untuk hasilnya sendiri masih belum bisa dipastikan. Sebab, tim ahli memerlukan waktu untuk proses wawancara dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Kemungkinan besar survey bisa selesai akhir pekan depan. “Kami tetap meminta agar akhir pekan depan sudah bisa selesai,” kata dia.
Ditambahkan, setelah semuanya tuntas, dua minggu ke depan pihaknya bakal melakukan komunikasi ulang dengan perusahaan sekitar. “Kami berharap bisa tuntas pada bulan ini juga. Tapi tetap melihat kondisi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto kembali menegaskan akan mematok Jalan Harun Tohir. Saat ini, orang nomor satu dilingkungan Pemkab Gresik ini masih menunggu realisasi kesepakatan partisipasi pembangunan jalan dari perusahaan.
Ditegaskan, jika tetap tidak menemui titik temu, dirinya siap mengawal sendiri proses pemasangan patok tersebut. “Selama tidak ada realisasi kesepakatan membangun dari perusahaan solusinya adalah patok,” ujar Bupati Sambari.
Dikatakan, pihaknya siap bertanggungjawab terkait pematokan Jalan Harun Tohir. Nanti, pihaknya akan mengawal langsung Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam proses pematokan tersebut. “Segera dijadwalkan pematokannya, nanti saya yang akan disana untuk mengawal proses pematokan,” tegas dia.
Menurut dia, pemerintah bukannya tidak mau membangun jalan tersebut. Namun, pihaknya akan membangun asalkan kendaraan yang melintas sesuai dengan kelas jalan yang ada. “Dengan pemasangan patok ini bukan serta merta menutup total jalan tersebut. Tapi menyesuaikan kendaraan yang melintas,” ungkapnya.
Ditambahkan, selama ini pengguna jalan tersebut adalah pihak pelabuhan. Sedangkan dari kegiatan di pelabuhan pemerintah daerah tidak lagi mendapatkan retribusi apapun. “Sekarang saya menunggu realisasi MoU terkait pembangunan jalan tersebut,” pungkasnya. (rof/ris)
Editor : Administrator