KEBOMAS - Bupati Sambari Halim Radianto memastikan diri siap mengawal pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis elektronik (e-LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dia memerintahkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik untuk patuh dengan mengisi LHKPN sebelum dan selama menjabat.
"Pemkab Gresik berkomitmen mengawal LHKPN demi terwujudnya pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi. Ini juga sebagai penyedia sarana kontrol masyarakat dan uji integritas penyelenggara negara," kata Bupati Sambari di hadapan seluruh kepala OPD.
Dijelaskan, melalui Perbup (Peraturan Bupati) 19/2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara menjadi bukti Pemkab Gresik menginisiasi pakta intergritas. Pakta ini sebagai salah satu syarat menduduki jabatan eselon. "Jadi mereka yang akan menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemkab Gresik harus disertai dengan bukti LHKPN,” terang Bupati Sambari.
Dalam kesempatan itu Bupati Sambari mendukung upaya yang KPK dalam sosialisasi LHKPN. Langkah ini demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang taat terhadap aturan, sekaligus pencegahan terhadap korupsi.
“Kegiatan ini sangat bagus untuk diselenggarakan agar terwujud penyelenggaraan negara yang mentaati aturan hukum yang ada serta menghindari perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),” ujar Bupati Sambari.
Fungsional Spesialis LHKPN KPK, Andika Widiarto mengatakan bahwa penyampaian laporan ini secara online adalah sebagai fungsi Peraturan Bupati Gresik, siapa yang menjadi wajib lapor di instansinya masing-masing. Menurutnya, jabatan yang menjadi wajib lapor telah diatur oleh Perbup dan itu menjadi dasar penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya.
“Pengisian e-LHKPN sudah dilakukan dengan aplikasi, tidak perlu lagi dokumen pendukung yang sangat banyak,” ujar Andika.
Ia menegaskan batas waktu penyampaian paling lambat 3 bulan setelah menjabat atau pensiun. Saat penyampaian LHKPN berdasarkan periode berkala bagi pejabat yakni tiap setahun sekali. “Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret di tiap tahunnya,” paparnya. (rof/ris)
Editor : Administrator