Bisa Mengarah ke Pungli

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 6 Maret 2018 | 17:56 WIB
Bisa Mengarah ke Pungli
Bisa Mengarah ke Pungli

PENGADILAN Negeri (PN) Gresik menyebut pembatalan aturan penarikan administrasi STNK seharusnya sudah berlaku sejak putusan judicial review dikeluarkan Mahkamah Agung (MA). Sehingga, jika sampai saat ini masih dilakukan penarikan, maka tarikan tersebut tidak ada payung hukumnya.


Wakil Ketua PN Gresik, Moch Yuli Hadi SH MH, ketika dikonfirmasi menjelaskan, putusan MA berlaku sejak ditetapkan. Itu artinya ketika sudah dibacakan dan dimasukkan ke lembaran negara harusnya sudah berlaku. Dia tidak tahu mengapa putusan MA yang mencabut eraturan Pemerintah 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.


"Seharusnya demikian, kalau memang dibatalkan aparatur negara harus melaksanakan dengan tidak menarik biaya tersebut. Saya tidak tahu mengapa kok masih dikenakan biaya," jawab Moch Yuli Hadi ketika berkunjung ke Kantor Radar Gresik, pekan lalu.


Hal senada disampaikan Humas PN Gresik Bayu Soho Raharjo. Menurutnya , seharusnya memang setelah diputus aturannya tersebut langsung berlaku. Konsekuensinya Samsat tidak boleh mengenakan biaya itu lagi. Sebab kalau tetap ditarik tanpa ada dasar aturannya bisa mengarah ke pungutan liar.


Meski begitu, lanjut dia, pihaknya belum mengetahui pasti apakah dalam putusan tersebut MA memberikan masa transisi kepada pemerintah sebelum penghentian penarikan bisa dilakukan secara penuh. “Saya sampai saat ini belum membaca putusan tersebut secara lengkap. Jadi saya tidak tahu apakah memang ada masa transisi atau tidak,” ungkap dia.


Jika dalam putusan tersebut tidak menyebutkan adanya masa transisi maka sudah seharusnya penarikan dihentikan saat itu juga. Sebab, dengan pembatalan tersebut secara otomatis aturan tidak berlaku. “Saya juga tidak tahu alasan pemerintah tidak menghentikan penarikan tersebut,” imbuh dia.


Hal senada disampaikan Pakar Hukum Gresik Suyanto. Menurut dia, memang kalau putusan sudah ditetapkan maka harus berlaku. “Kalau seharusnya seperti itu, setelah ada putusan dari MA maka aturan tersebut tidak berlaku lagi,” ujarnya.


Namun, lanjut dia, pihaknya juga belum mengetahui secara pasti apakah ada lampiran yang menyebutkan masa transisi. Kalau memang ada masa transisi maka penarikan tersebut tetap sah dilakukan. “Tapi kalau tidak ada maka secara otomatis penarikan tersebut tidak ada payung hukumnya,” imbuh dia. (rof/ris)



 

Editor : Administrator