Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan aturan penarikan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Namun, hingga saat ini Samsat Gresik masih melakukan penarikan pungutan biaya pengesahan STNK tersebut. Alasannya, belum ada intruksi dari Mabes Polri untuk menghentikan pungutan.
HAMPIR seluruh wajib pajak pemohon perpanjangan STNK di Kantor Samsat Gresik tidak tahu jika biaya pengesahan STNK sudah dicabut. Hingga kini biaya pengesahan Rp 25 ribu untuk roda dua dan Rp 50 ribu untuk roda empat masih dikenakan. Pengenaan dilakukan bersamaan dengan biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat.
“Bulan lalu saya baru saja melakukan perpanjangan pajak STNK dan masih ada biaya untuk administrasi STNK,” ujar Tri Purwito, warga Driyorejo.
Menurut dia, kalau memang aturannya sudah dihapus seharusnya Samsat tidak boleh melakukan penarikan lagi. Kalau seperti ini, aturan apa yang membolehkan adanya penarikan biaya untuk pengesahan STNK tersebut. “Ini sama halnya dengan pungutan liar karena tidak ada aturannya,” ungkap dia.
Dikatakan, pihaknya selama ini memang tidak tahu kalau aturan biaya pengesahan STNK sudah dilakukan pembatalan oleh MA. Sehingga, pihaknya hanya membayar sesuai dengan yang diminta petugas Samsat. “Saya belum tahu adanya pembatalan aturan tersebut,” pungkas dia.
Menanggapi hal ini, Kaur Reg Ident Satlantas Polres Gresik Iptu Engkos Sarkosi membenarkan jika saat ini pihaknya masih melakukan penarikan biaya administrasi STNK. “Iya kami masih melakukan penarikan seperti sebelum-sebelumnya,” ujarnya.
Menurut dia, tetap ditariknya biaya administrasi STNK ini lantaran sampai saat ini belum ada perintah dari Korlantas untuk menghetikan penarikan tersebut. Sehingga, pihaknya masih menunggu perintah tersebut. “Kalau sudah ada perintah pasti kami hentikan,” imbuhnya.
Sebagai catatan, dasar pembatalan, gugatan uji materi Lampiran No E Angka 1 dan 2 PP No. 60 yang diajukan oleh Noval Ibrohim Salim, warga Pamekasan, Jawa Timur. MA dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut menyatakan, pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (rof/ris)
Editor : Administrator