Anggaran Perbaikan Jalan Harun Tohir Dikepras

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 20 Februari 2018 | 15:54 WIB
Anggaran Perbaikan Jalan Harun Tohir Dikepras
Anggaran Perbaikan Jalan Harun Tohir Dikepras

KOTA –


Janji Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik untuk memperbaiki Jalan Harun Tohir tampaknya hanya isapan jempol. Bagaimana tidak, anggaran perbaikan yang telah disiapkan ternyata juga dikepras. Sehingga, saat ini Dinas PU hanya bisa berharap perusahaan yang menggunakan jalan tersebut mau urunan untuk melakukan perbaikan.


Seperti yang terungkap dalam hearing antara Komisi III DPRD Gresik bersama Dinas PU, kemarin. Dalam rapat tersebut, Dinas PU memastikan anggaran yang awalnya disiapkan Rp 5 miliar sudah dicoret dan dialihkan untuk yang lain.


"Iya memang sudah tidak ada anggarannya. Soalnya dari awal kami berusaha agar perbaikan dilakukan perusahaan," ujar Kepala Dinas PU Gresik Gunawan Setiaji, kemarin.


Menurut dia, pengeprasan anggaran perbaikan Jalan Harun Tohir sebesar Rp 5 miliar ini dilakukan lantaran pemerintah khawatir tidak terserap. Sehingga, anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. “Karena belum ada kejelasan rundingan dengan perusahaan. Maka kami alihkan dulu anggarannya,” kata dia.


Ditambahkan, saat ini pihaknya memberikan tenggang waktu selama dua minggu kepada perusahaan untuk memastikan apakah mau membantu atau tidak. Kalau tidak, maka pihaknya bakal langsung memasang portal. “Pasti kami portal. Namun, sekarang kami berikan waktu dua minggu,” imbuhnya.


Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gresik Asroin Widiana mengatakan pihaknya meminta DPU lebih tegas. Jika memang ingin memasang portal langsung dipasang saja. “Jangan menunggu-menunggu seperti ini. Kalau perlu nanti ajak saja Komisi III untuk pemasangan portal,” tegasnya.


Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Gresik Markasim Halim Widianto. Menurut dia, persoalan ini sudah cukup lama dan sangat meresahkan masyarakat. Jadi, pihaknya berharap agar pemberian waktu ini merupakan yang terakhir. “Kalau memang menolak langsung diportal saja,” terangnya.


Sementara itu, Anggota Komisi III Abdul Qodir memiliki pendapat yang berbeda. Pihaknya meminta Pemkab jangan menggantungkan perbaikan kepada pihak swasta. Sebab, urusan perbaikan merupakan tanggung jawab pemerintah. “Kalau memang kelasnya kelas III, ya dibangun kelas III. Nanti truk besar jangan boleh lewat,” imbuhnya. (rof)


 



 

Editor : Administrator