KOTA – Maraknya kasus di tingkat desa mendapat perhatian serius dari Komisi I DPRD Kabupaten Gresik. Komisi yang membidangi urusan hukum tersebut mengusulkan untuk pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh kecamatan. Ini dilakukan untuk mendampingi para kepala desa (kades) yang terjerat kasus hukum.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Abdullah Syafi’I mengatakan keberadaan posbakum ini sangat penting. Sehingga, persoalan yang dialami desa tidak membuat mereka takut berhhadapan dengan hukum. “Untuk Posbakum sendiri nanti yang menyediakan adalah pemerintah kabupaten,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, untuk Posbakum yang didirikan di kecamatan nanti bisa bekerjasama dengan pengacara yang ada di Gresik. Selain itu, mereka juga bisa memberikan penyuluhan terkait aturan-aturan yang ada. “Jadi tugasnya tidak hanya mendampingi saat sudah ada kasus hukum tetapi bisa sejak awal,” ungkap dia.
Dikatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengkoordinasikan hal ini kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik. Apakah hal ini bisa dilakukan atau tidak. “Kami juga masih mempelajari cantolan hukumnya terkait pengadaan Posbakum ditingkat kecamatan,” terangnya.
Hal senada disampaikan Taufiqul Umum Anggota Komisi I. Menurut dia, hal ini sangat penting karena sebagian kepala desa memang tidak begitu paham tentang persoalan hukum. Apalagi kalau sudah menyangkut proses di kepolisian maupun kejaksaan. “Mereka butuh pendampingan,” pungkasnya. (rof/ris)
Editor : Administrator