Pemerintah Harus Amankan Harga Gabah

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 17 Januari 2018 | 16:21 WIB
Pemerintah Harus Amankan Harga Gabah
Pemerintah Harus Amankan Harga Gabah

Isu kenaikan harga beras karena kurangnya stok beras nasional ditolak oleh Dinas Pertanian (Dispertan) Gresik. Dispertan mengklaim sampai sekarang stok beras di Gresik masih surplus hingga 119 ribu ton.


 


 


KEPALA Dispertan Gresik, Agus Joko Waluyo meradang mendengar isu rencana impor beras lantaran stok beras di Gresik sudah habis. “Gresik surplus 119 ton beras. Jatim surplus. Nasional juga surplus. Ngapain kita import beras," kata Agus kepada Radar Gresik.


Agus menduga ada yang tidak beres terhadap rencana import beras. Diduga kenaikan harga itu rencana tengkulak maupun pedagang besar beras nasional. “Untuk target tahun 2018 masih kami rapatkan dengan Dispetan Provinsi. Soal tidak beras tanyakan ke pusat saja,” tegasnya dengan nada emosi. 


Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Horti Dispertan  Gresik, Irwan Lukito  menduga kenaikan harga gabah dan beras karena kecenderungan petani menjual gabah kepada tengkulak maupun pedagang besar.  “Petani cenderung menjual gabahnya ke pasar umum, atau langsung ke pedagang besar. Sedangkan, bulog memperolah gabah dari mitranya sesuai dengan HPP (harga pokok penjualan,Red),” jelasnya.


Dari data Dispertan Gresik, ketersediaan beras pada akhir tahun 2017 mencpai 239 ribu ton, dengan posisi surplus sebesar 150 ribu ton. Sedangkan, kondisi neraca gabah mencapai 119 ribu ton, dan mampu memproduksi beras hingga 394 ribu ton. “Konsumsi beras kita per tahun mencapai 119 ribu ton, jadi tidak benar itu kalau kita harus import karena kekurangan beras,” tegas nya


Dengan banyaknya petani yang menjual berasnya ke tengkulak maupun pedagang besar, maka Bulog tidak bisa membeli dan mendistribusikan beras murah kepada masyarakat. Di sisi lain, pedangan besar cenderung menyimpan gabah dan beras dalam gudang besar.


Sementara itu Sumanto Ketua Asosiasi Pedagang Pajale (Padi jagung dan kedelai) APP Jawa Timur menegaskan, yang perlu dipikirkan oleh pemerintah saat ini adalah mengamkankan produksi beras petani. Jangan sampai menjelang musim panen raya bulan depan harga gabah anjlok dan banyak petani yang akan gulung tikar.


"Persoalan pemerintah mau impor beras 500 ribu ton melalui Bulog silakan saja dan itu sah-sah saja. Yang menjadi harapan kami, justru bagaimana produksi beras petani tidak sampai jeblok," terang Sumanto. 


Diakui, Kabupaten Gresik memang memiliki ketahanan pangan yang kuat, khususnya produksi beras. Ini yang harus dipikirkan bagaimana impor beras nantinya bisa menjadi bumerang bagi produksi yang surplus di Gresik.


Sebelumnya Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Gresik, Hamzah Takim, menegaskan, Jawa Timur dan Gresik pada khususnya tidak membutuhkan beras impor. jika impor beras tersebut benar-benar dilakukan maka akan membuat petani kembali merugi. Sebab, dalam waktu dekat para petani padi di wilayah Gresik akan panen raya untuk yang pertama di tahun 2018.


Dikatakan, stok beras yang dimiliki Bulog masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. “Saya kira stok Bulog masih cukuplah, kenapa harus dilakukan impor dari luar negeri,” tegasnya.



Ditambahkan, dengan datangnya beras impor saat panen raya berlangsung dipastikan membuat harga beras semakin jatuh. Jika hal ini benar-benar terjadi maka swasembada beras yang dicanangkan hanya isu belaka. “Saya yakin pasti jatuh harga petani meskipun ada HET. Siapa yang mau beli beras mahal kalau ada yang murah dari impor,” imbuhnya. (han/rof/ris)

Editor : Administrator